Kurnia, Ardian Dwi and Rakhmad, Wiwid Noor (2025) BINGKAI PEMBERITAAN PENDEMO UNDANG-UNDANG TENTARA NASIONAL INDONESIA DI SURABAYA PADA MEDIA SIBER DETIKJATIM. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

	Text Cover.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (378kB)
	Text BAB 1.pdf - Submitted Version Download (605kB)
	Text BAB 2.pdf - Submitted Version Download (109kB)
	Text BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (372kB)
	Text BAB 4.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (25kB)
	Text BAB 5.pdf - Submitted Version Download (22kB)
	Text Daftar Pustaka.pdf - Submitted Version Download (149kB)
	Text Lampiran.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (123kB)

Abstract

Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
(TNI) yang disahkan DPR RI pada 20 Maret 2025 memicu gelombang demonstrasi
di berbagai daerah. Di Surabaya, aksi penolakan yang berlangsung 24 Maret 2025
bereskalasi menjadi benturan antara massa pendemo dan aparat keamanan. Latar
belakang historis Dwifungsi ABRI pada era Orde Baru, proses revisi yang cepat
dan tertutup, serta kekhawatiran publik akan kembalinya supremasi militer menjadi
faktor pendorong maraknya aksi protes. Dalam konteks tersebut, media siber
memiliki peran penting tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga
membentuk opini publik melalui proses pembingkaian (framing). Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis framing Robert M.
Entman terhadap 24 artikel berita detikJatim yang diterbitkan pada hari
demonstrasi. Hasil penelitian menunjukkan detikJatim cenderung melakukan
framing negatif terhadap pendemo. Pada aspek define problems, detikJatim
menyoroti demonstrasi terutama sebagai kerusuhan yang mengganggu ketertiban
kota. Dalam diagnose causes, media ini menempatkan pendemo sebagai pihak yang
memicu benturan dengan aparat. Melalui make moral judgement, pendemo sering
dipotret sebagai kelompok anarkis, sedangkan aparat keamanan diberi citra lebih
positif sebagai pihak pengendali situasi. Terakhir, dalam treatment
recommendations, detikJatim tidak banyak memberi ruang bagi pendemo untuk
menyampaikan aspirasi dan lebih menonjolkan perlunya tindakan tegas aparat demi
stabilitas. Temuan ini mengindikasikan bahwa proses seleksi isu dan penonjolan
atribut oleh detikJatim lebih condong merugikan gerakan sosial sipil.
Kesimpulannya, bingkai yang dibangun detikJatim berpotensi memperlemah
legitimasi aksi kolektif masyarakat sipil dalam mengkritisi kebijakan negara. Media
yang seharusnya berperan sebagai pilar keempat demokrasi justru belum
sepenuhnya memenuhi prinsip tanggung jawab sosial pers, khususnya dalam
memberikan ruang setara bagi suara publik. Penelitian ini menegaskan pentingnya
independensi dan keberimbangan media dalam liputan gerakan sosial agar dapat
memperkuat demokrasi. Selain itu, masyarakat perlu lebih kritis dan selektif dalam
mengonsumsi berita terkait isu-isu politik dan keamanan nasional.
Kata Kunci: Framing Media, Demonstrasi Tolak UU TNI, detikJatim, Gerakan
Sosial, Tanggung Jawab Sosial Pers
208 Ilmu Komunikasi 2025

Actions (login required)

View Item