Wijayanti, Septi Nur (2025) REKONSTRUKSI LEMBAGA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN UMUM DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KEADILAN PEMILIHAN UMUM (ELECTORAL JUSTICE). Doctoral thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Text (Dissertation) Septi Cover.pdf - Accepted Version Download (75kB)

Abstract

Penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu melalui multi lembaga dalam
fakta empirisnya tidak efektif sehingga berdampak terhadap perwujudan keadilan
pemilu. Rumusan masalah yang dikemukakan yaitu pertama, mengapa
penyelesaian sengketa pemilu melalui multi lembaga tidak efektif, sehingga belum
mencapai keadilan. kedua mengapa perlu dilakukan rekonstruksi lembaga
penyelesaian sengketa pemilu dan ketiga, bagaimana konsep ideal lembaga
penyelesaian sengketa pemilu dalam rangka mewujudkan keadilan pemilu. Metode
penelitian bersifat normatif dengan menggunakan data sekunder untuk meneliti
kaidah atau norma, dilakukan dengan pendekatan filosofis, pendekatan perundang
undangan, pendekatan konseptual dan studi perbandingan yang diperluas dengan
wawancara narasumber. Dalam penelitian ini, paradigma yang digunakan adalah
post postivism.
Hasil dari penelitian adalah pertama ketidakefektifan multi lembaga dalam
menyelesaikan sengketa pemilu dilihat dari aspek substansi hukum dapat
ditemukan beberapa indikator: 1). pengaturan lembaga penyelesaian sengketa
pemilu tidak terintegrasi sehingga menjadikan tumpang tindih kewenangan antar
lembaga; 2) tidak ada pedoman beracara pemilu; 3). perbedaan penafsiran antar
lembaga penyelenggara pemilu menyebabkan tarik ulur kewenangan; 4). tidak
adanya ketentuan secara tegas mengatur waktu penyelesaian di setiap lembaga,
sehingga menimbulkan ketidakpastian yang mempengaruhi proses tahapan pemilu.
Dari aspek struktur hukum ditemukan beberapa variabel yang menyebabkan
ketidakefektifan antara lain 1) kurangnya kapasitas penyelenggara memaknai
penyelesaian sengketa; 2) kurangnya integritasnya penyelenggara dalam
menjalankan pemilu; 3) koordinasi yang kurang harmonis antara penyelenggara; 4)
kompentensi dan fungsi ganda Bawaslu sebagai lembaga pengawas sekaligus
menyelesaikan pelanggaran administrasi dan sengketa proses.
Kedua, rekonstruksi terhadap lembaga penyelesaian sengketa pemilu sangat
diperlukan dengan bertujuan 1) untuk menciptakan peradilan yang independen,
kredibel, imparsialitas; 2) memberikan solusi terhadap problematika multi lembaga
selama ini dengan mengintegrasikan beberapa kewenangan dalam lembaga
peradilan khusus pemilu; 3) menyiapkan SDM (hakim dan tenaga administrasi)
yang berkualitas; 4) mewujudkan keadilan pemilu dengan menerapkan nilai-nilai
Pancasila dalam tindakan dan putusan sesuai kewenangan hakim peradilan khusus
pemilu; 5) menciptakan persidangan cepat, sederhana, transparan dan tidak
berbayar, sekaligus memangkas birokrasi.
Ketiga, konsep ideal yang ditawarkan adalah membentuk peradilan khusus
pemilu berada di bawah Mahkamah Agung secara hierarki dibentuk di setiap
propinsi dan kabupaten/kota. Penyelesaian sengketa dan pelanggaran pemilu
mengedepankan mekanisme informal sesuai sistem keadilan pemilu, dengan
menerapkan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat sebagai implementasi
nilai-nilai keadilan Pancasila.

Actions (login required)

View Item