Marbun, Bachtiar (2025) REKONSTRUKSI HUKUM EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN BAGI KREDITUR. Doctoral thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Text (Dissertation) Bachtiar cover.pdf - Accepted Version Download (395kB)

Abstract

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk merumuskan konstruksi peraturan eksekusi hak tanggungan dalam Undang-Undang Hak Tanggungan bagi kreditur yang berdasarkan pada prinsip keadilan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif didukung dengan wawancara nara sumber dan dilengkapi dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Dalam rangka menunjang hasil penelitian yang komprehesif, maka dilakukan perbandingan dengan berbagai negara, yaitu Amerika Serikat, Nepal dan India terkait dengan regulasi dan kasus implementasi terkait dengan eksekusi hak tanggungan. Untuk menjawab rumusan masalah dari masalah ini, digunakan beberapa teori, yaitu teori keadilan, teori perjanjian, teori kepastian hukum dan teori rekonstruksi.
Penelitian ini dilakukan atas dasar bahwa peranan perbankan sangat berpengaruh pada kinerja perekonomian negara, dengan berdasarkan pada definisi perbankan di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 maka bank beroperasi sebagai financial intermediary, dimana kegiatan utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana masyarakat dari unit surplus ke unit deficit atau mentransfer uang dari nasabah penghimpun dana ke peminjam. Untuk mengurangi risiko yang kemungkinan timbul, perlu adanya jaminan dalam perjanjian kredit sebagai jaminan kepada kreditur. Jaminan merupakan sarana untuk menjamin keamanan kreditur, yaitu kepastian pelunasan utang debitur atau terpenuhinya prestasi debitur. Sampai saat ini, masih banyak konflik terhadap proses eksekusi hak tanggungan sebab adanya kontradiktif dalam pasal-pasal Undang-Undang Hak Tanggungan. Parate eksekusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996, khususnya Pasal 6, Pasal 14, Pasal 20 ayat (1) bahwa kreditur berhak untuk melakukan penjualan melalui proses lelang sesuai peraturan yang berlaku. Namun ketika ada debitur yang merasa keberatan, ada peluang untuk dilakukannya upaya hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan, sehingga prinsip-prinsip keadilan dalam eksekusi Hak Tanggungan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Hasil penelitian ini yaitu di beberapa negara bagian Amerika Serikat, Nepal dan India, eksekusi jaminan yang diikat dengan Hak Tanggungan tidak melibatkan pengadilan atau yang disebut dengan parate executie, artinya bahwa kalau debitur wanprestasi, kreditur bisa melaksanakan eksekusi obyek jaminan tanpa harus meminta putusan dari ketua pengadilan. Cara tersebut dinilai lebih efektif karena lebih cepat dan tidak dikenakan biaya yang mahal. Dengan demikian diperlukan rekonstruksi hukum eksekusi Hak Tanggungan di Indonesia

Actions (login required)

View Item