Winarto, Yohanes (2025) REFORMULASI SANKSI PIDANA MATI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS KEADILAN. Doctoral thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Text (DISSERTATION) Yohanes Cover.pdf - Accepted Version Download (147kB)

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang memiliki dampak
kerusakan yang sangat besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dampak kerusakan
dari korupsi tersebut menunjukan kedudukan korupsi sebagai extraordinary crime.
Kedudukan korupsi sebagai kejahatan yang sangat serius ini dalam kenyataannya di Indonesia
belum mampu diberantas dengan baik, salah satu persoalannya ialah pemidanaan yang ada
belum mampu mewujudkan deterrence effect. Pidana mati menjadi alternatif lain guna
menjawab persoalan ini, namun pada kenyataannya pidana mati bagi koruptor belum berjalan
secara optimal. Berkaitan dengan belum optimalnya pidana mati bagi pelaku tindak pidana
korupsi, maka Persoalan dalam latar belakang ini akan difokuskan menjadi beberapa rumusan
masalah yang terdiri dari, apakah formulasi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi saat ini telah berbasis keadilan?
apa urgensi reformulasi sanksi pidana mati dalam dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbasis pada nilai keadilan?
bagaimana reformulasi sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbasis keadilan di masa akan datang?
Metode penelitian dalam disertasi ini ialah penelitian kualitatif yang interpretif.
Penelitian kualitatif terkait dengan persoalan sosial dan kemanusiaan, interpretatif kemudian
diartikan sebagai meneliti secara dekat objek penelitian yang ada melalui analisis terhadap
teks perundang-undangan yang berlaku khususnya terkait pidana mati bagi pelaku tindak
pidana korupsi.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa urgensi reformulasi
sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi adalah belum berjalannya pidana ketentuan pidana mati terhadap
pelaku tindak pidana korupsi yang berakibat pada tidak adanya deterrence effect bagi pelaku
korupsi, sehingga berakibat pada semakin meningkatnya tindak pidana korupsi di Indonesia.
Reformulasi sanksi pidana mati dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang akan datang dilakukan dengan cara menormakan
sifat bijzonder toestanden tindak pidana korupsi yang merupakan extraordinary crime dari
aspek pelaku tindak pidana korupsi yang memandang pelaku sebagai pihak yang memiliki
kewenangan atau kekuasaan, berpendidikan tinggi, dan memiliki kekayaan, serta sulit
diberantas karena merupakan kejahatan yang dilakukan oleh jaringan tertutup. Kemudian dari
aspek akibat tindak pidana korupsi dipandang tidak berprikemanusiaan, tidak beradab,
selanjutnya kedudukan tindak pidana korupsi yang bersifat bijzonder toestanden dipandang
juga sebagai recidiv atau pengulangan. Reformulasi berikutnya ialah dengan menormakan
ketentuan terkait recidiv tindak pidana korupsi secara khusus.
Saran yang perlu dilakukan menurut penelitian disertasi ini ialah bagi pemerintah perlu
kiranya dilakukan pembaharuan hukum terkait pidana mati dalam UU No. 20 Tahun 2001
tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dengan cara mengatur perihal bijzondere toestanden sebagai kualifikasi pemberatan dalam
pemidanaan pada tindak pidana korupsi. Bagi hakim perlu kiranya dilakukan penggalian
hukum lebih dalam perihal kedudukan pidana korupsi sebagai extraordinary crime sekaligus
sebagai kejahatan yang memiliki sifat bijzondere toestanden.

Actions (login required)

View Item