Sistyawan, Dwanda Julisa (2025) REFORMULASI HUKUM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI BIDANG PENEGAKAN HUKUM GUNA MEWUJUDKAN KEADILAN (Studi Kasus Pelaksanaan Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Provinsi Jawa Tengah). Doctoral thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Text (Dissertation) Dwanda cover.pdf - Accepted Version Download (281kB)

Abstract

Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara berkala untuk memilih anggota legislatif. Pemilu menjadi sarana demokrasi yang menjamin keadilan dalam sistem pemerintahan yang berbasis hukum. Kenyataannya, penegakan hukum dalam pemilu legislatif tahun 2024 di wilayah Jawa Tengah masih belum optimal yang disebabkan karena berbagai permasalahan dan regulasi yaitu hukum pemilu masih memiliki kelemahan sehingga menimbulkan celah hukum. Realitas tersebut jika dilihat dari perspektif keadilan muncul pertanyaan, apakah penegakan hukum dalam pelaksanaan pemilu legislatif di Provinsi Jawa Tengah sudah mewujudkan keadilan?, kemudian bagaimanakah reformulasi hukum pemilu legislatif dalam bidang penegakan hukum di Indonesia untuk dapat mewujudkan keadilan?.
Penelitian ini bertujuan mengkaji secara mendalam mengenai pelaksanaan pemilu legislatif 2024 di Jawa Tengah bidang penegakan hukum untuk menilai sejauh mana prinsip keadilan telah terwujud. Lebih lanjut, penelitian ini juga akan mengkaji dan menganalisis untuk dapat menemukan model reformulasi hukum pemilu yang tepat agar mewujudkan keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan analisis kualitatif yang berfokus pada eksplorasi konsep negara hukum, teori demokrasi, konsep penegakan hukum dalam sistem hukum dan konsep keadilan, dengan pendekatan statute approach, case approach, conceptual approach, dan comparative approach.
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan: (1) Penegakan hukum pemilu legislatif 2024 di Jawa Tengah berdasarkan perspektif keadilan belum sepenuhnya mewujudkan keadilan karena banyak laporan dugaan pelanggaran pemilu namun sedikit yang lanjut proses penyelesaian hukum, permasalahan dalam Bawaslu, sulitnya menyatukan pemahaman dalam Sentra Gakkumdu, sanksi cenderung ringan bagi pelaku tindak pidana, penegakan hukum belum benar-benar ditegakkan, tumpang tindih aturan dan kewenangan lembaga pemilu serta regulasi hukum pemilu masih memiliki kelemahan. (2) Reformulasi hukum untuk dapat mewujudkan keadilan meliputi Bawaslu diberi kewenangan fungsi quasi yudisial dalam penanganan tindak pidana pemilu, perubahan jangka waktu rekrutmen, pemberian spesifikasi keahlian penegak hukum, membuat panduan intrepertasi bersama Sentra Gakkumdu, menetapkan batas minimal sanksi hukuman, penindakan sesuai hukum berlaku, sinkronisasi hukum serta revisi regulasi untuk memperluas subjek hukum, mempertegas kewenangan lembaga, memasukkan tenggat waktu pelaporan dan menambahkan norma baru. Rekomendasi penelitian ini dengan penguatan dan perbaikan dalam penegakan hukum pemilu, memperbaiki dan merivisi regulasi hukum pemilu.

Actions (login required)

View Item