MAULANA, FAHMI and Dwiwarno, Nuswantoro and Setiyono, Joko (2021) PERAN NCB INTERPOL DALAM PROSES HANDING OVER EKSTRADISI ANTARA PEMERINTAH NEGARA INDONESIA DENGAN NEGARA SERBIA DALAM KASUS EKSTRADISI MARIA PAULINE LUMOWA. _ HI 2021. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
|
Text
Fahmi Maulana - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (732kB) |
|
|
Text
Fahmi Maulana - abstrak.pdf Download (120kB) |
|
|
Text
Fahmi Maulana - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (601kB) |
|
|
Text
Fahmi Maulana - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (529kB) |
|
|
Text
Fahmi Maulana - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (360kB) |
|
|
Text
Fahmi Maulana - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (620kB) |
|
|
Text
Fahmi Maulana - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (346kB) |
|
|
Text
Fahmi Maulana - dapus.pdf Download (361kB) |
|
|
Text
Fahmi Maulana - lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB) |
Abstract
Kasus Maria Pauline Lumowa dapat digolongkan pada tindak pidana
pencucian uang yang melanggar ketentuan Hukum Pidana Nasional Indonesia sesuai yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kasus ini berbeda dengan biasanya, dimana pada umumnya proses ekstradisi dilakukan dengan adanya perjanjian ekstradisi terlebih dahulu antar negara yang terlibat (requesting state dan requested state). Hal
tersebut diperparah dengan adanya perbedaan penerapan yurisdiksi teritorial antar negara, ditambah adanya fakta bahwa ia memiliki dwi kewarganegaraan Belanda sejak 1979 yang mengakibatkan kasus ini memiliki perjalanan panjang dengan rentang waktu selama kurang lebih 18 tahun.
Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Kasus di atas dideskripsikan dan dianalisis menggunakan data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukumnya berasal dari konvensi dan peraturan perundang-undangan seperti Konvensi Palermo 2000, Konvensi UNCAC 2003, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dan lain-lainnya yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif.
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa NCB Interpol memiliki peran sentral dalam proses penerbitan Interpol Notices dimana Interpol Notices yang diterbitkan oleh NCB Interpol merupakan dasar dan permulaan daripada keseluruhan proses pelaksanaan ekstradisi. Pada prosesnya NCB Interpol tidak hanya harus berkoordinasi dengan Kementerian dan Lembaga aparat penegak hukum di Negara asal NCB-nya saja, namun harus ada juga koordinasi dengan pihak-pihak eksternal Negara diminta (requested state) dalam hal ini seperti NCB Negara diminta beserta stakeholder terkaitnya seperti Otoritas Pusat dan/atau Kementerian terkait seperti Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukumnya.
Kata Kunci: Peran NCB-Interpol, Handing Over, Ekstradisi Maria Pauline Lumowa
| Item Type: | Thesis (Undergraduate) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Peran NCB-Interpol, Handing Over, Ekstradisi Maria Pauline Lumowa |
| Subjects: | Law |
| Divisions: | Faculty of Law > Department of Law |
| Depositing User: | Perpus FH |
| Date Deposited: | 05 Mar 2026 03:15 |
| Last Modified: | 05 Mar 2026 03:15 |
| URI: | https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/38443 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
