RAHMAWATI, SALMA and Yunanto, Yunanto and Prananda, Rahandy Rizki (2023) AKIBAT HUKUM PERBEDAAN KETENTUAN CAKAP HUKUM MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA TERHADAP PERWALIAN ANAK DI BAWAH UMUR. _ PDT 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text SALMA RAHMAWATI_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (521kB)
	Text SALMA RAHMAWATI_abstrak.pdf Download (76kB)
	Text SALMA RAHMAWATI_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (244kB)
	Text SALMA RAHMAWATI_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (298kB)
	Text SALMA RAHMAWATI_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (379kB)
	Text SALMA RAHMAWATI_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (80kB)
	Text SALMA RAHMAWATI_dapus.pdf Download (210kB)

Abstract

Peran orang tua untuk mewakili anak dalam melakukan perbuatan hukum terus berlaku sepanjang anak belum dewasa menurut peraturan perundang-undangan atau belum kawin dan tidak terjadi pencabutan kekuasaan perwalian orang tua terhadap anaknya. Dalam praktiknya terdapat beberapa penyebab anak mengalami
perubahan atas kekuasaan perwalian yang semula ada pada orang tua kandungnya.
Hal tersebut mengakibatkan anak membutuhkan seorang wali untuk dapat bertanggung jawab atas berbagai kepentingan terkait dengan pribadi maupun harta benda anak. Adapun setiap perwalian harus dimohonkan permohonan perwalian ke pengadilan yang berwenang. Praktik permohonan perwalian itu sendiri menimbulkan problematika dalam praktik hukum akibat terdapatnya perbedaan
ketentuan kecakapan hukum suatu individu dalam berbuat hukum dari segi usia.
Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk menganalisis perbedaan ketentuan batasan usia kecakapan hukum anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan mengetahui implikasi hukum atas perbedaan ketentuan batasan usia kecakapan anak dalam praktik perwalian anak. Metode pendekatan yang
diaplikasikan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dimana penelitian hukum difokuskan pada hasil wawancara sebagai data primer serta studi literatur yang sesuai sebagai data sekunder. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ketentuan usia cakap hukum menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki
pluralisme sehingga hal tersebut mengakibatkan inkonsistensi dalam penerapan hukum dan dilematika bagi pihak yang hendak mengajukan permohonan perwalian bagi anak berusia di atas 18 (delapan belas) tahun tetapi di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun serta belum pernah kawin. Permohonan perwalian anak dapat diajukan ke pengadilan negeri maupun pengadilan agama bagi pihak yang beragama Islam.
Namun, antara kedua pengadilan tersebut memiliki pijakan hukum yang berbeda terkait proses penetapan permohonan perwalian anak sehingga berpengaruh pada aspek keadilan dan kepastian hukum yang terdesak serta tidak tercapai secara penuh.
Kata kunci : perwalian; anak; dewasa; cakap hukum

Actions (login required)

View Item