ZAKARIA, MONIC SHIELA and Turisno, Bambang Eko and Prananda, Rahandy Rizki (2023) IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PENERBITAN KARTU KELUARGA YANG MENCANTUMKAN STATUS PERKAWINAN BELUM TERCATAT PADA LEMBAGA PENCATAT PERKAWINAN. _PDT 2023. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text MONIC SHIELA ZAKARIA_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (282kB)
	Text MONIC SHIELA ZAKARIA_abstrak.pdf Download (65kB)
	Text MONIC SHIELA ZAKARIA_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (292kB)
	Text MONIC SHIELA ZAKARIA_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (205kB)
	Text MONIC SHIELA ZAKARIA_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (625kB)
	Text MONIC SHIELA ZAKARIA_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (51kB)
	Text MONIC SHIELA ZAKARIA_dapus.pdf Download (193kB)
	Text MONIC SHIELA ZAKARIA_lampiran.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Kartu Keluarga merupakan kartu identitas keluarga yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. Sebelumnya, dalam permohonan pembuatan Kartu Keluarga bagi pasangan yang telah melakukan perkawinan harus melampirkan bukti otentik perkawinan yaitu akta perkawinan atau buku nikah. Saat ini, bagi pasangan dari perkawinan belum tercatat dapat mengajukan permohonan Kartu Keluarga dengan dilengkapi salah satu syarat berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Perkawinan Belum Tercatat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan Kartu Keluarga yang mencantumkan status perkawinan belum tercatat
pada lembaga pencatat perkawinan dan implikasi hukum yang ditimbulkan terhadap penerbitan Kartu Keluarga yang mencantumkan status perkawinan belum tercatat pada lembaga pencatat perkawinan.
Penelitian hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan keyakinannya serta dicatatkan pada lembaga pencatat perkawinan. Pencatatan perkawinan wajib dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dan kepastian hukum dengan bukti sahnya adalah akta perkawinan
atau buku nikah. Adanya SPTJM Perkawinan Belum Tercatat sebagai dasar penerbitan Kartu Keluarga tidak dapat disamakan kedudukannya dengan akta perkawinan atau buku nikah sebagai satu-satunya bukti sah perkawinan. Dalam Kartu Keluarga dengan status kawin belum tercatat, kedudukan dari perkawinannya tidak dianggap sah dalam hukum dan terhadapnya tidak memiliki
kekuatan hukum yang mengikat. Pencantuman status kawin belum tercatat dalam Kartu Keluarga belum dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap kedudukan istri dan anak. Kebijakan ini hanya berlaku dalam ranah administrasi kependudukan. Selain itu juga berpotensi meningkatkan kasus
perkawinan yang tidak dicatatkan pada lembaga pencatat perkawinan.
Sebaiknya, masyarakat diberi arahan untuk menyelesaikan perkawinan yang belum tercatat terlebih dahulu melalui Itsbat nikah, perkawinan ulang, atau pengesahan perkawinan. Dilanjutkan dengan pembuatan Kartu Keluarga yang dilaksanakan dengan syarat lengkap dan proses yang cermat dan hati-hati. Program penyelesaian perkawinan belum tercatat perlu digiatkan guna
memberikan pengakuan dan perlindungan hukum bagi setiap perkawinan.
Kata Kunci: Implikasi; Hukum; Kartu Keluarga; Perkawinan; Belum Tercatat.

Actions (login required)

View Item