SAPUTRA, FAHREYZ REZA and Pujiyono, Pujiyono and Purwoto, Purwoto (2020) PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN NO. 47/PID.SUS-TPK/2019/PN SMG). _PDN 2020. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Fahreyz Reza Saputra - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (513kB)
	Text Fahreyz Reza Saputra - abstrak.pdf Download (155kB)
	Text Fahreyz Reza Saputra - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (304kB)
	Text Fahreyz Reza Saputra - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (482kB)
	Text Fahreyz Reza Saputra - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (295kB)
	Text Fahreyz Reza Saputra - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (545kB)
	Text Fahreyz Reza Saputra - bab 5.pdf Restricted to Repository staff only Download (275kB)
	Text Fahreyz Reza Saputra - dapus.pdf Download (283kB)

Abstract

Pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berdimensi internasional memiliki dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara. Tindak pidana pencucian uang ini tidak hanya dapat dilakukan oleh perorangan, akan tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Apabila dihubungkan dengan keberadaan korporasi sebagai subjek hukum pidana dan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, maka timbul pertanyaan kapan suatu korporasi dinyatakan sebagai pelaku tidak pidana pencucian uang dan kriteria apa yang menyatakan korporasi telah melakukan suatu tindak pidana pencucian uang.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan hukum yuridis normatif, yaitu penelitian di bidang ilmu hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. Spesifikasi penelitian dalam penulisan hukum ini dilakukan secara deskriptis analitis, yaitu cara memaparkan keadaan objek yang diteliti, berdasarkan fakta, data serta keadaan actual pada saat ini. Metode analisa data yang digunakan dalam penulisan
hukum ini adalah analisis kualitatif.
Berdasarkan hasil penelitian yang kemudian dituangkan dalam
penulisan hukum ini diketahui: Pertama, Kebijakan pertanggungjawaban korporasi dalam Tindak pidana pencucian uang diatur pada pasal 6 ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Korporasi yang melakukan tindak pidana pencucian uang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur pemidanaan yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab korporasi, adanya kesalahan, dan tiada alasan penghapus pidana pada korporasi. Kedua, Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2019/PN SMG sebagian besar sesuai dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum, namun masih belum cukup memenuhi tuntutan keadilan.
Melihat masih banyaknya pihak yang menggunakan korporasi sebagai sarana kejahatan dibutuhkan penjelasan lebih lanjut didalam Peraturan Perundang-undangan agar dalam proses penegakannya korporasi dapat lebih mudah dipertanggungjawabkan perbuatannya serta hakim yang memutus perkara yang melibatkan korporasi sebagai terdakwa haruslah bijak dan dapat menentukan pemidanaan yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan oleh korporasi tersebut.
Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Korporasi; Pencucian Uang; Tindak Pidana.

Actions (login required)

View Item