ARDJAWIHATAMA, MUHAMMAD RAFIE and Sonhaji, Sonhaji and Wibawa, Kadek Cahya Susila (2023) PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA SEBAGAI AKTUALISASI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK DI KANTOR WILAYAH KEMENTRIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA JAWA TENGAH. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Muhammad Rafie Ardjawihatama-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Muhammad Rafie Ardjawihatama-abstrak.pdf Download (263kB)
	Text Muhammad Rafie Ardjawihatama-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text Muhammad Rafie Ardjawihatama-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text Muhammad Rafie Ardjawihatama-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (5MB)
	Text Muhammad Rafie Ardjawihatama-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (439kB)
	Text Muhammad Rafie Ardjawihatama-dapus.pdf Download (1MB)

Abstract

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik berbasis Hak Asasi Manusia adalah salah satu produk hukum yang mengatur terkait standar pelayanan publik berbasis hak asasi manusia di seluruh unit kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Penelitian ini mengkaji dan membahas persoalan mengenai bagaimana pelaksanaan peraturan tersebut di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kombinasi antara penelitian hukum doktrinal dan penelitian hukum non-doktrinal yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data dalam penelitian ini data primer yang berasal dari wawancara dengan staf Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Dengan data pendukung yakni data sekunder yang didapat dari studi kepustakaan.
Hasil penelitian menunjukkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah telah melaksanakan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukun dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pelayanan Publik berbasis Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan pelayanan publik berbasis hak asasi manusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas tidak menyalahgunakan wewenang, asas keterbukaan, asas kepentingan umum, serta asas pelayanan yang baik.
Kata Kunci : Pelayanan Publik, Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia, Hak Asasi Manusia, Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik

Actions (login required)

View Item