Riska, Riska and Wisnaeni, Fifiana (2021) IMPLIKASI PRESIDENTIAL THRESHOLD TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DI INDONESIA. Masters thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text TESIS S2 RISKA-1-15.pdf Download (363kB)
	Text TESIS S2 RISKA-16-62.pdf Restricted to Repository staff only Download (442kB)
	Text TESIS S2 RISKA-62-89.pdf Restricted to Repository staff only Download (396kB)
	Text TESIS S2 RISKA-90-131.pdf Restricted to Repository staff only Download (467kB)
	Text TESIS S2 RISKA-131-134.pdf Restricted to Repository staff only Download (232kB)
	Text TESIS S2 RISKA-134-138.pdf Download (241kB)

Abstract

Prinsip pemilihan umum (pemilu) demokrasi di Indonesia merupakan apa yang terkandung dalam nilai-nilai pancasila dan sesuai dengan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu presiden dan wakil presiden merupakan salah satu agenda wajib dilaksanakan untuk membentuk sistem pemerintahan. Pasca reformasi, pemilu presiden secara langsung telah dilakukan, seiring perkembangan Peraturan Perundang-Undangan, maka mekanisme di dalamnya juga terus mengalami perubahan. Salah satu mekanisme yang paling menonjol dalam tahap pelaksanaan pemilu presiden adalah persoalan amabang batas (presidential threshold). Maka dari itu, penelitian ini fokus terhadap permasalahn mengenai pengaruh yang ditimbulkan dalam penerapan presidential threshold, yaitu bagaiman pengaruh presidential threshold dalam pemilu presiden terhadap hak konstitusional warga Negara, dan bagaimana mekanisme pemilu presiden yang ideal di Indonesia. Tujuan dari pada penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisi permasalahan yang mendasar dalam penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan antara lain; pertama, pendekatan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan pemilu khususnya pemilu presiden. Kedua, pendekatan konseptual, dengan menggunakan teori-teori dan pendapat para ahli untuk menganalisis permaslahan yang dikaji. Ketiga, pendekatan perbandingan dengan Negara lain. Adapun hasil penelitian yang dapat diuraikan adalah pertama, penerapan presidential threshold dalam pemilu presiden mempunyai pengaruh terhadap hak konstitusional warga Negara. Karena syarat pengusungan calon presiden, partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki suara di Dewan perwakilan rakyat (DPR) minimal 20% atau 25% suara sah secara nasional. Angka yang cukup besar tersebut, sulit dipenuhi oleh sebagian partai politik kecil, sehingga hak partisipasi dalam pemilu presdien terbatasi. Dengan adanya presidential threshold tersebut, warga Negara dalam menggunakan hak konstitusionalnya, stagnan pada dua atau tiga pilihan calon saja. Kedua, pemilu presiden dahulu telah mengatur mekanisme presidential threshold yaitu 15% suara DPR atau 20% suara sah secara nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Seiring perkembangan, presidential threshold berubah mejadi 20% suara DPR atau 25% perolehan suara secara nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Oleh karena itu, konsep ideal mekanisme presidential threshold adalah pemerintah Indonesia harus mempertimbangkan untuk mengurangi angka presidential threshold. Agar tidak terjadi dominasi elit politik yang berkuasa. Kata Kunci : Presidential Threshold; Pemilu Presiden; Ketatanegaraan

Actions (login required)

View Item