JOHANNES, HANDY and Prananingtyas, Paramita and Njatrijani, Rinitami (2025) ANALISIS YURIDIS PENGUATAN KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN BERDASARKAN UNDANG UNDANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN. _208 DG 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Handy Johannes_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (796kB)
	Text Handy Johannes_ABSTRAK.pdf Download (90kB)
	Text Handy Johannes_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (259kB)
	Text Handy Johannes_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (267kB)
	Text Handy Johannes_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (342kB)
	Text Handy Johannes_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (98kB)
	Text Handy Johannes_DAFPUS.pdf Download (129kB)

Abstract

Penelitian ini membahas mekanisme perluasan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi lembaga jasa keuangan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis terhadap regulasi terbaru dan praktik pengawasan OJK di sektor jasa keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan signifikan pada aspek kelembagaan, fungsi, dan kewenangan OJK terjadi melalui revisi, penambahan, dan penyisipan berbagai ketentuan baru dalam undang-undang yang relevan. Perluasan kewenangan tersebut tidak hanya memperkuat status OJK sebagai lembaga negara yang independen, tetapi juga memperjelas fungsi dan tugas OJK dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi konsumen dan investor. Implementasi kewenangan baru ini terhadap perlindungan konsumen diwujudkan melalui penerbitan peraturan pelaksana, seperti POJK Nomor 22 Tahun 2023, yang secara komprehensif mengatur mekanisme perlindungan konsumen, pengawasan perilaku pelaku usaha jasa keuangan, dan penyelesaian sengketa konsumen. Data empiris juga menunjukkan efektivitas perluasan kewenangan OJK dalam meningkatkan tingkat penyelesaian pengaduan konsumen di sektor jasa keuangan. Penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan dan koordinasi yang adaptif serta penguatan edukasi keuangan kepada masyarakat merupakan langkah strategis untuk mendukung tercapainya perlindungan konsumen yang optimal dan sistem keuangan yang stabil.
Kata kunci: Kewenangan Pengawasan, Perlindungan Konsumen, Stabilitas Sistem Keuangan.

Actions (login required)

View Item