RAMADHAN, DUSTINE PUTRA and Sutanti, Rahmi Dwi and Prasetyo, Mujiono Hafidh (2025) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PROSTITUSI DALAM PRAKTIK BISNIS SEWA PACAR (STUDI KASUS DI KOTA SEMARANG). _038 PDN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Dustine Putra Ramadhan_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (654kB)
	Text Dustine Putra Ramadhan_ABSTRAK.pdf Download (7kB)
	Text Dustine Putra Ramadhan_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (283kB)
	Text Dustine Putra Ramadhan_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (174kB)
	Text Dustine Putra Ramadhan_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (421kB)
	Text Dustine Putra Ramadhan_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (124kB)
	Text Dustine Putra Ramadhan_DAFPUS.pdf Download (132kB)

Abstract

Fenomena kesepian yang semakin meningkat di tengah masyarakat modern, khususnya di kalangan usia muda, mendorong tumbuhnya berbagai bentuk layanan pemenuhan kebutuhan emosional, salah satunya adalah praktik bisnis sewa pacar. Di Kota Semarang, layanan ini berkembang melalui platform digital seperti media sosial, dengan menawarkan jasa kedekatan emosional secara semu yang menyerupai relasi pacaran. Namun, di balik praktik tersebut tersimpan potensi pelanggaran hukum, khususnya dalam ranah tindak pidana prostitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis formulasi tindak pidana prostitusi dalam sistem hukum Indonesia dan mengkaji secara yuridis praktik bisnis sewa pacar apakah dapat dikategorikan sebagai bentuk tindak pidana prostitusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, serta memanfaatkan data sekunder dan wawancara dengan pelaku dan pemilik agensi sewa pacar di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik bisnis sewa pacar secara formal menggunakan skema perjanjian sewa-menyewa, namun dalam pelaksanaannya terdapat oknum-oknum yang memanfaatkan layanan tersebut untuk menawarkan jasa seksual. Hal ini membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, serta Pasal 27 ayat (1) UU ITE, Pasal 29 UU Pornografi, dan Pasal-pasal dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu, keterlibatan agensi dalam memfasilitasi atau memperoleh keuntungan dari aktivitas cabul menjadikan mereka berpotensi dikenakan sanksi pidana sebagai pihak yang mempermudah prostitusi. Meskipun dalam praktiknya tidak semua agensi secara eksplisit menyediakan layanan seksual, namun adanya ruang abu-abu dalam hukum yang tidak secara langsung mengatur bisnis sewa pacar menjadikan praktik ini rawan terhadap penyimpangan hukum dan eksploitasi seksual. Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum dan regulasi khusus untuk menutup celah hukum yang ada serta memberikan kepastian hukum terhadap jenis layanan yang muncul dalam masyarakat digital.
Kata Kunci: Sewa Pacar, Prostitusi, Tindak Pidana.

Actions (login required)

View Item