ROSYADI, NOVAL MAULANA and Sa'adah, Nabitatus and Suhartoyo, Suhartoyo (2025) ANALISIS HAK PEKERJA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA PENSIUN (STUDI PUTUSAN NOMOR 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg). _069 HAN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Noval Maulana Rosyadi_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (614kB)
	Text Noval Maulana Rosyadi_ABSTRAK.pdf Download (176kB)
	Text Noval Maulana Rosyadi_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (312kB)
	Text Noval Maulana Rosyadi_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (295kB)
	Text Noval Maulana Rosyadi_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (344kB)
	Text Noval Maulana Rosyadi_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (158kB)
	Text Noval Maulana Rosyadi_DAFPUS.pdf Download (579kB)

Abstract

Indonesia menganut konsep welfare state sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Alinea keempat. Salah satu wujudnya adalah perlindungan terhadap pekerja melalui pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan, termasuk hak yang timbul ketika pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) karena usia pensiun. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan aturan terkait pemberian hak pekerja pensiun, menganalisa penolakan pemutusan hubungan kerja karena usia pensiun serta meninjau Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta putusan pengadilan terkait, khususnya Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan didukung wawancara dengan pihak yang relevan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum atas hak-hak pekerja yang diputus hubungan kerjanya karena usia pensiun. Analisis dilakukan dengan menguraikan pengaturan hukum, menelaah praktik penolakan pemberi kerja terhadap permohonan PHK pensiun, serta menilai aspek keadilan dalam putusan pengadilan
tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pergeseran pengaturan hak-hak pekerja pensiun dari undang-undang ke peraturan pemerintah, yang berimplikasi pada melemahnya perlindungan hukum secara normatif. Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg menegaskan kewajiban pemberi kerja untuk memenuhi hak pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak sesuai ketentuan, namun kasus ini juga mencerminkan lemahnya kesadaran hukum pemberi kerja serta
ketidakpastian prosedural dalam implementasi PHK karena pensiun. Meskipun ketentuan hukum mengenai hak pekerja telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, praktik di lapangan sering menunjukkan ketimpangan antara norma hukum dan pelaksanaannya, sehingga berpotensi merugikan pekerja yang telah memasuki usia pensiun Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan ketenagakerjaan untuk memastikan keseimbangan kepentingan pekerja dan pemberi kerja.
Kata Kunci: Hak Pekerja, Pemutusan Hubungan Kerja, Usia Pensiun, Hukum Ketenagakerjaan

Actions (login required)

View Item