DEVITA, NADILA and Samekto, F.X. Adji and Trihastuti, Nanik (2025) PARADOKS AI DAN KEBERLANJUTAN LINGKUNGAN : IMPLIKASI EU AI ACT 2024 TERHADAP UPAYA PENYUSUNAN KERANGKA HUKUM AI INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL. _050 HI 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Nadila Devita_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Nadila Devita_ABSTRAK.pdf Download (165kB)
	Text Nadila Devita_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (423kB)
	Text Nadila Devita_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (576kB)
	Text Nadila Devita_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (698kB)
	Text Nadila Devita_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (408kB)
	Text Nadila Devita_DAFPUS.pdf Download (473kB)

Abstract

Pengembangan artificial intelligence (AI) telah membawa potensi transformatif yang signifikan, terutama dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB, termasuk pelestarian lingkungan. Kendati demikian, di sisi lain, infrastruktur AI yang masif, seperti pusat data, menimbulkan dampak lingkungan yang substansial berupa konsumsi energi tinggi dan emisi karbon, memicu urgensi regulasi global. Uni Eropa melalui disahkannya Regulation (EU) 2024/1689 (EU AI Act 2024), menjadi pionir dalam menciptakan kerangka hukum AI multisektor yang harmonis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian EU AI Act 2024 dengan Hukum Lingkungan Internasional dan implikasinya terhadap upaya penyusunan kerangka Hukum AI Nasional Indonesia. Melalui pendekatan yuridis normatif dengan data sekunder sebagai data utama, ditemukan bahwa EU AI Act 2024, meskipun merupakan regulasi AI yang komprehensif, masih memiliki inkonsistensi dan celah signifikan dalam mengintegrasikan ketentuan Hukum Lingkungan Internasional. Adapun, disahkannya EU AI Act 2024 memiliki implikasi substansial bagi upaya penyusunan kerangka Hukum AI Nasional Indonesia. Melalui fenomena Efek Brussel dan dimensi ekstrateritorialnya, EU AI Act 2024 berpotensi menjadi tolok ukur global yang mendorong negara-negara di luar UE, termasuk Indonesia, untuk menyelaraskan kebijakan AI mereka agar tetap kompetitif dan relevan. Mengingat ketiadaan regulasi AI komprehensif di Indonesia dan komitmen kuatnya terhadap perlindungan lingkungan, urgensi untuk merumuskan Undang-Undang Payung tentang AI (AI Umbrella Act) sangat tinggi, diiringi dengan pembentukan Komisi Independen AI sebagai lembaga pengawas dan penegak hukum.
Kata Kunci: Artificial Intelligence, EU AI Act 2024, Uni Eropa, Hukum Lingkungan Internasional, Hukum AI Nasional Indonesia.

Actions (login required)

View Item