KHATAMI, MOHAMMAD RAKAN IZZAZ and Nyatrijani, Rinitami and Mahmudah, Siti (2025) Analisis Yuridis terhadap Pelanggaran Pembebanan Biaya Merchant Discount Rate (MDR) kepada Konsumen oleh Pelaku Usaha Mikro dalam Transaksi Non-Tunai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). _199 DG 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Mohammad Rakan Izzaz Khatami_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (767kB)
	Text Mohammad Rakan Izzaz Khatami_ABSTRAK.pdf Download (166kB)
	Text Mohammad Rakan Izzaz Khatami_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (533kB)
	Text Mohammad Rakan Izzaz Khatami_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (475kB)
	Text Mohammad Rakan Izzaz Khatami_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (545kB)
	Text Mohammad Rakan Izzaz Khatami_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (171kB)
	Text Mohammad Rakan Izzaz Khatami_DAFPUS.pdf Download (304kB)

Abstract

Teknologi adalah salah satu bentuk konkrit dari perkembangan yang diciptakan oleh manusia guna memudahkan kehidupan. Salah satu teknologi yang erat kaitannya dengan manusia ialah sistem pembayaran digital, yang menjadi fondasi bagi manusia untuk bertransaksi. Sistem pembayaran digital dihadirkan guna memudahkan, mempercepat serta membuat transaksi lebih aman. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya layanan QRIS yang digagas oleh Bank Indonesia, QRIS menjadi salah satu layanan sistem pembayaran digital yang banyak digunakan oleh berbagai pelaku usaha sebab kemudahan dalam bertransaksi. Setiap pelaku usaha
yang memakai QRIS sebagai alat pembayarannya, akan dikenakan biaya Merchant Discount Rate (MDR) oleh PJP sesuai dengan skema yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, sesuai dengan jenis pelaku usaha dan nilai transaksi. MDR QRIS yang dihadirkan oleh PJP kepada pelaku usaha bertujuan untuk meningkatkan layanan dan inovasi PJP. Namun dalam keberjalanannya, MDR QRIS yang seharusnya ditanggung oleh pelaku usaha justru dibebankan kepada konsumen. Hal tersebut tentunya telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis larangan pembebanan biaya Merchant discount rate (MDR) QRIS kepada Konsumen dalam transaksi QRIS menurut peraturan perundang-undangan terkait dan mengetahui serta menganalisis Implementasi pelanggaran asas-asas Perlindungan Konsumen dalam pembebanan biaya Merchant discount rate (MDR) QRIS kepada Konsumen dalam transaksi QRIS ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
Metode penelitian ini menggunakan pendekatan non-doktrinal dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yang didapat dari penelitian secara langsung (wawancara) dan data sekunder (studi kepustakaan). Pengumpulan data dalampenelitian ini melalui wawancara dan observasi (data primer) serta studi kepustakaan (data sekunder), yang nantinya akan dianalisis.
Hasil dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan konsumen terhadap pembebanan biaya MDR QRIS telah diakomodir dalam peraturan perundangan-undangan secara khusus dan umum sehingga terjaminnya kepastian hukum akan hak-hak konsumen. Selanjutnya pelanggaran asas-asas perlindungan konsumen disebabkan oleh gagalnya pemenuhan kewajiban oleh pelaku usaha mikro, yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak konsumen.
Kata Kunci: Pembebanan biaya MDR QRIS, QRIS, Pelaku usaha Mikro, Konsumen, Perlindungan konsumen.

Actions (login required)

View Item