FAUZI, FIENZHA REIHANSYAH and Dwiwarno, Nuswantoro and Setiyono, Joko (2025) ANALISIS YURIDIS PENYELUNDUPAN MANUSIA (PEOPLE SMUGGLING) ETNIS ROHINGYA DI ACEH MENURUT KONVENSI PALERMO TAHUN 2000. _049 HI 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Fienzha Reihansyah Fauzi_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Fienzha Reihansyah Fauzi_abstrak.pdf Download (634kB)
	Text Fienzha Reihansyah Fauzi_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (621kB)
	Text Fienzha Reihansyah Fauzi_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (779kB)
	Text Fienzha Reihansyah Fauzi_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (867kB)
	Text Fienzha Reihansyah Fauzi_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (563kB)
	Text Fienzha Reihansyah Fauzi_dapus.pdf Download (662kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kejahatan penyelundupan manusia yang merupakan bentuk kejahatan transnasional dengan kompleksitas tinggi dan dampak global yang serius. Sebagai negara dengan posisi geografis strategis, Indonesia menjadi salah satu jalur masuk utama, khususnya bagi etnis Rohingya melalui wilayah Aceh. Penelitian ini belakang masalah, urgensi penelitian, rumusan masalah, serta tujuan penelitian yang berfokus pada evaluasi implementasi Konvensi Palermo Tahun 2000 dalam pencegahan dan penegakan hukum terhadap praktik people smuggling di Indonesia. Penelitian ini menguraikan tinjauan teoritis dan kerangka hukum yang digunakan, dengan metode penelitian yuridis normatif dan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan. Pembahasan juga mencakup pengaturan hukum internasional dalam Konvensi Palermo serta regulasi nasional yang telah diadopsi Indonesia pasca-ratifikasi. Pada bagian ini juga dianalisis kesesuaian norma hukum nasional dengan standar internasional, serta bagaimana regulasi tersebut diimplementasikan dalam konteks penyelundupan manusia, khususnya terkait migran Rohingya di Aceh. Penelitian ini berisi hasil penelitian dan analisis kasus penyelundupan 137 orang Rohingya pada tahun 2023 yang menunjukkan kelemahan signifikan, antara lain lemahnya koordinasi antarinstansi, terbatasnya efektivitas penegakan hukum,
dan belum optimalnya perlindungan korban. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa meskipun Indonesia telah mengadopsi Konvensi Palermo ke dalam sistem hukum nasional, hambatan regulatif dan kelembagaan masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan kerja sama internasional agar pencegahan dan penanggulangan penyelundupan manusia dapat dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan.
Kata Kunci: Penyelundupan, Palermo, Transnasional, Aceh.

Actions (login required)

View Item