PUTRI, INTAN ZAHRANI HARTONO and Roisah, Kholis and Farida, Elfia (2025) INTEGRASI KEANGGOTAAN INDONESIA DALAM BRICS BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL. _047 HI 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text intan zahrani-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (775kB)
	Text intan zahrani-abstrak.pdf Download (173kB)
	Text intan zahrani-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (553kB)
	Text intan zahrani-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (787kB)
	Text intan zahrani-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text intan zahrani-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (173kB)
	Text intan zahrani-dapus.pdf Download (440kB)

Abstract

Penelitian ini menganalisis prospek dan implikasi keanggotaan Indonesia dalam BRICS dari perspektif hukum organisasi internasional. Latar belakang penelitian ini adalah peran BRICS yang terus meningkat sebagai aliansi strategis negara-negara berkembang yang mendorong reformasi tata kelola global, serta keputusan KTT BRICS ke-15 pada tahun 2023 yang mengundang Indonesia untuk bergabung, hingga Indonesia resmi menjadi anggota pada tahun 2025. Permasalahan yang dikaji mencakup analisis prospektif keanggotaan Indonesia menurut hukum organisasi internasional dan potensi serta tantangan Indonesia dalam memperkuat hubungan hukum dengan negara-negara BRICS. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan komparatif dengan menganalisis dokumen hukum internasional, peraturan nasional, dan praktik negara anggota BRICS lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memiliki dasar hukum yang memadai untuk bergabung dengan BRICS, namun harus menghadapi tantangan seperti dominasi ekonomi China, perbedaan sistem hukum, dan risiko geopolitik global.
Meskipun BRICS tidak memiliki piagam pendirian formal dan personalitas hukum yang mengikat seperti organisasi internasional tradisional, BRICS memenuhi sebagian besar kriteria fungsional dan substansial dari sebuah organisasi internasional. Keanggotaan Indonesia dalam BRICS juga membuka peluang strategis dalam diplomasi multilateral, reformasi global, dan penguatan posisi Indonesia sebagai aktor penting dalam BRICS. Sebagai kesimpulan, Indonesia perlu menyusun kajian hukum yang komprehensif, memperkuat diplomasi multilateral, dan melakukan evaluasi berkala untuk mengoptimalkan manfaat serta memitigasi risiko keanggotaan. Keanggotaan ini sejalan dengan prinsip politik luar negeri "bebas aktif" Indonesia dan bertujuan untuk memperkuat solidaritas Global Selatan dan menciptakan tatanan dunia yang lebih adil dan multipolar.
Kata kunci: Indonesia; Keanggotaan; BRICS; Hukum Organisasi Internasional

Actions (login required)

View Item