GUNAWAN, RIZKY RAMADHAN and Sukinta, Sukinta and Marjo, Marjo (2025) TINJAUAN TERKAIT PERAN SAKSI MAHKOTA DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA. _082 Acara 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Rizky Ramadhan Gunawan_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (636kB)
	Text Rizky Ramadhan Gunawan_ABSTRAK.pdf Download (143kB)
	Text Rizky Ramadhan Gunawan_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (308kB)
	Text Rizky Ramadhan Gunawan_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (380kB)
	Text Rizky Ramadhan Gunawan_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (460kB)
	Text Rizky Ramadhan Gunawan_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (248kB)
	Text Rizky Ramadhan Gunawan_DAFPUS.pdf Download (216kB)

Abstract

Proses pembuktian menjadi jantung dalam penyelesaian perkara pidana melalui proses pembuktian akan didapatkan kebenaran materiil yang menjadi tujuan hukum acara. Pada praktiknya proses pembuktian seringkali menghadapi hambatan sulitnya menemukan alat bukti, khususnya perkara tindak pidana teroganisir seperti perkara narkotika. Menghadapi hambatan tersebut jaksa penuntut umum seringkali mengajukan saksi mahkota untuk memenuhi syarat minimum alat bukti dan memperkuat kedudukan hukum dalam proses peradilan pidana. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah kedudukan saksi mahkota dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan kekuatan pembuktian yang terkandung dalam saksi mahkota. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber dan Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber pada studi kepustakaan dengan menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil kesimpulan yang didapat dari penelitian menunjukkan bahwa kedudukan saksi mahkota di Indonesia mengalami hambatan berupa ketidakpastian hukum dikarenakan sumber hukum penggunaan saksi mahkota hanya bersandar pada yurispruedensi dan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas dan limitatif. Hal ini diperumit dengan terdapat dua pandangan berbeda dari mahkamah agung terkait keabsahan penggunaan saksi mahkota. Kekuatan pembuktian yang terkandung dalam saksi mahkota bersifat bebas tidak mengikat hakim. Kekuatan pembuktian saksi mahkota berlandaskan pada kebijaksanaan hakim setelah memeriksa secara cermat substansi dan relevansi kesaksian yang diberikan saksi mahkota. Hal ini berpotensi menyebabkan perbedaan penafsiran di antara kalangan hakim saat menilai saksi mahkota.Oleh karena itu diperlukan adanya alat bukti sah lainnya yang perlu dihadirkan Jaksa Penuntut Umum untuk memperkuat kedudukan pembuktian saksi mahkota. Dengan demikian, diperlukannya pembahasan lebih lanjut yang kemudian melahirkan produk perundang-undangan yang berisikan ketentuan yang mengatur secara tegas dan limitatif penggunaan saksi mahkota.
Kata Kunci: Saksi Mahkota, Pembuktian, Tindak Pidana Narkotika.

Actions (login required)

View Item