SAPUTRA, RAFI ANGGA and Herawati, Ratna and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2025) WEWENANG BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM MENANGANI PELANGGARAN ADMINISTRASI PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024 DI PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA. _076 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Rafi Angga-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Rafi Angga-abstrak.pdf Download (153kB)
	Text Rafi Angga-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (334kB)
	Text Rafi Angga-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (330kB)
	Text Rafi Angga-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (601kB)
	Text Rafi Angga-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (132kB)
	Text Rafi Angga-dapus.pdf Download (966kB)

Abstract

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan wujud pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal, yang memberikan ruang partisipasi langsung kepada rakyat dalam menentukan pemimpinnya. Namun, pelaksanaan Pilkada kerap diwarnai dengan berbagai pelanggaran, khususnya pelanggaran administrasi, yang dapat berdampak pada integritas dan legitimasi hasil pemilihan. Salah satu bentuk pelanggaran yang mencuat pada Pilkada tahun 2024 di Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) adalah pencatutan data warga untuk mendukung calon perseorangan. Kondisi ini menjadikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKJ memiliki peran strategis dalam menangani pelanggaran administrasi guna menjamin
penyelenggaraan Pilkada yang jujur, adil, dan transparan.
Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengkaji wewenang Bawaslu dalam menangani pelanggaran administrasi serta mengidentifikasi bentuk penanganan dan kendala yang dihadapi dalam Pilkada 2024 di Provinsi DKJ.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu memiliki kewenangan yang jelas dan prosedural sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan berbagai Peraturan Bawaslu. Bentuk penanganan pelanggaran administrasi dilakukan melalui mekanisme penerimaan laporan/temuan, kajian awal, pemberian rekomendasi, hingga sanksi administratif. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menemui kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, perubahan regulasi teknis yang mendadak, koordinasi yang lemah dengan lembaga penyelenggara lainnya, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan edukasi publik, serta optimalisasi pengawasan partisipatif menjadi hal yang mendesak untuk diwujudkan guna menciptakan Pilkada yang berintegritas.
Kata Kunci: Bawaslu, Pilkada, Pelanggaran Administrasi, Wewenang.

Actions (login required)

View Item