NUGRAHINI, TERESA AMANDA DAVINA and Susetyorini, Peni and Farida, Elfia (2025) URGENSI PEMBENTUKAN PERJANJIAN MANDATORY CONSULAR NOTIFICATION ANTARA INDONESIA DENGAN NEGARA-NEGARA ANGGOTA ASEAN SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN INDONESIA. _048 HI 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Teresa Amanda Davina Nugrahini - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (498kB)
	Text Teresa Amanda Davina Nugrahini - abstrak.pdf Download (250kB)
	Text Teresa Amanda Davina Nugrahini - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (373kB)
	Text Teresa Amanda Davina Nugrahini - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (641kB)
	Text Teresa Amanda Davina Nugrahini - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (569kB)
	Text Teresa Amanda Davina Nugrahini - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (230kB)
	Text Teresa Amanda Davina Nugrahini - dapus.pdf Download (332kB)

Abstract

Pemenuhan hak dasar setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan merupakan perwujudan hak asasi manusia yang fundamental. Di Indonesia, jumlah penduduk yang tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja menjadi faktor pendorong untuk mencari peluang ke luar negeri. Kawasan ASEAN menjadi salah satu tujuan utama migrasi kerja sehingga perlu diimbangi dengan meningkatkan pelindungan hukum bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kerentanan PMI terhadap pelanggaran hak asasi manusia, yang ditunjukkan oleh kasus penahanan sewenang-wenang, disebabkan oleh ketidaktahuan mereka terhadap sistem hukum negara setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya perlindungan hukum terhadap PMI oleh Pemerintah Indonesia dan mengkaji pentingnya pembentukan perjanjian Mandatory Consular Notification (MCN) antara Indonesia
dengan negara-negara anggota ASEAN sebagai instrumen hukum untuk memperkuat pelindungan PMI. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif yang bersumber dari data sekunder. Data dikumpulkan melalui studi
kepustakaan dan dokumen, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan upaya perlindungan preventif dan represif bagi PMI. Tantangan yang dihadapi PMI di negara penempatan memerlukan intervensi pejabat konsuler negara asalnya. Hal ini
sangat bergantung pada notifikasi konsuler yang diberikan tepat waktu sebagaimana diatur pada Pasal 36 ayat (1) huruf (b) Konvensi Wina 1963. Pembentukan perjanjian bilateral MCN diperlukan untuk memperkuat pelindungan hukum bagi PMI karena MCN memuat ketentuan yang lebih rinci dan adaptif dalam prosedur notifikasi konsuler. Perjanjian MCN antara Indonesia dan negara anggota
ASEAN dapat menjadi langkah strategis untuk mewujudkan perlindungan hak asasi manusia PMI secara komprehensif.
Kata kunci: Mandatory Consular Notification; ASEAN; Pekerja Migran Indonesia

Actions (login required)

View Item