Rambe, Rizky Darmawan and Pinilih, Sekar Anggun Gading and Wisnaeni, Fifiana (2025) IMPLIKASI SISTEM REKRUTMEN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP INDEPENDENSI HAKIM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 ATAS PERUBAHAN KETIGA UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI. _072 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Rizky Darmawan Rambe_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (918kB)
	Text Rizky Darmawan Rambe_ABSTRAK.pdf Download (419kB)
	Text Rizky Darmawan Rambe_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (782kB)
	Text Rizky Darmawan Rambe_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (732kB)
	Text Rizky Darmawan Rambe_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Rizky Darmawan Rambe_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (563kB)
	Text Rizky Darmawan Rambe_DAFPUS.pdf Download (550kB)

Abstract

Ketentuan Pasal 20 UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi memberikan ruang penafsiran secara bebas bagi masing-masing lembaga negara yaitu DPR, MA, dan Presiden dalam seleksi hakim konstitusi, karena ketentuan Pasal 20 hanya mengatur proses pemilihan hakim konstitusi harus objektif, akuntabel, transparan dan terbuka tanpa mengatur tata cara proses pemilihannya. Hal ini melahirkan keberagaman dalam pelaksanaan seleksi hakim konstitusi selama ini dan menimbulkan ketidakpastian hukum tentang standarisasi baku dalam seleksi hakim konstitusi serta memberikan implikasi terhadap independensi hakim.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah pelaksanaan sistem rekrutmen hakim konstitusi selama ini sudah sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konsitusi, dan bagaimana implikasi sistem rekrutmen hakim konstitusi terhadap independensi hakim.
Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data sekunder atau dikenal sebagai bahan hukum, bahan hukum diperoleh dengan cara studi kepustakaan. Setelah dideskripsikan, bahan hukum selanjutnya akan di analisis menggunakan metode analisis data kualitatif.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem rekrutmen hakim mahkamah konstitusi selama ini masih belum sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konsitusi dikarenakan sejauh ini belum ada mekanisme yang baku mengenai tata cara seleksi dan pengajuan hakim konstitusi. Implementasi sistem rekrutmen hakim ini juga secara jelas memberikan implikasi terhadap independensi hakim konstitusi yang diajukan oleh masing-masing lembaga. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa contoh kasus dalam pelaksanaan rekrutmen hakim konstitusi yang secara langsung memberikan implikasi terhadap independensi hakim konstitusi seperti proses seleksi Hakim Akil Mochtar dan Patrialis Akbar yang dalam proses seleksi nya tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konsitusi dan pada akhirnya terbukti kasus penyuapan dan korupsi, hingga pencopotan Hakim Aswanto secara sepihak oleh DPR yang disusul dengan pengangkatan Hakim Guntur Hamzah.
Kata Kunci : Hakim Mahkamah Konstitusi, Sistem Rekrutmen Hakim, Mahkamah Konstitusi, Independensi Hakim.

Actions (login required)

View Item