TAMBA, VANESA BERNITA and Suharto, R. Suharto and Priyono, Ery Agus (2025) ANALISIS YURIDIS NORMATIF TERHADAP PERATURAN INDONESIA TERKAIT PENGGUNAAN BAHASA DALAM PERJANJIAN DWIBAHASA DENGAN PIHAK ASING. _142 PDT 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text VANESA BERNITA TAMBA_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (850kB)
	Text VANESA BERNITA TAMBA_ABSTRAK.pdf Download (233kB)
	Text VANESA BERNITA TAMBA_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (303kB)
	Text VANESA BERNITA TAMBA_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (348kB)
	Text VANESA BERNITA TAMBA_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (396kB)
	Text VANESA BERNITA TAMBA_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (256kB)
	Text VANESA BERNITA TAMBA_DAFPUS.pdf Download (257kB)

Abstract

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan, dan Pasal 26 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia memuat ketentuan yang secara tegas mengatur kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam menyusun perjanjian. Pengaturan ini pada awalnya dimaksudkan untuk memperkuat kedudukan bahasa negara sekaligus menjamin pemahaman hukum yang setara bagi para pihak yang terlibat. Namun, sejak diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 muncul suatu permasalahan yaitu inkonsistensi ketentuan antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kebijakan tersebut. Salah satu kasus yang menonjol dan menjadi sorotan adalah Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 7/PDT/2024/PT TPG, yang relevan untuk dianalisis mengingat konteks penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Putusan ini akan dikaji melalui pendekatan teori keadilan, serta melalui penerapan teori perjanjian untuk menilai kesesuaiannya dengan azas-azas dan ketentuan hukum kontrak yang berlaku. Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui akibat dari inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dan mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan tinggi tersebut sudah memenuhi rasa keadilan bagi para pihak atau tidak.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif-analitis, yang bertujuan menggambarkan secara rinci kondisi hukum yang ada, mengidentifikasi permasalahan, serta menawarkan solusi normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dengan memanfaatkan sumber data primer, sekunder, serta sumber tersier. Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa akibat dari inkonsistensi antara peraturan perundang-undangan tentang penggunaan bahasa dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang multi-tafsir di pengadilan dan hakim dalam pertimbangan yang ada pada Putusan Pengadilan Tinggi No.7/PDT/2024/PT TPG dinilai kurang adil karena tidak sesuai dengan suatu teori keadilan yaitu keadilan prosedural serta hanya mempertimbangkan isi dari perjanjian tersebut dengan mengesampingkan aturan yang bersifat imperatif terhadap proses penyusunan perjanjian yang benar dan tepat menurut peraturan perundang- undangan tentang penggunaan bahasa.
Kata Kunci: Perjanjian Dwibahasa, Bahasa Indonesia, SEMA Nomor 3 Tahun 2023, Putusan Pengadilan Tinggi, Kepastian Hukum.

Actions (login required)

View Item