GINTING, CINDY EUSTAKIA and Prananingtyas, Paramita and Saptono, Hendro (2025) ANALISA YURIDIS FITUR BI-FAST BANK INDONESIA DALAM SISTEM PEMBAYARAN KEUANGAN RITEL. _197 DG 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Cindy Eustakia Ginting_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Cindy Eustakia Ginting_abstrak.pdf Download (266kB)
	Text Cindy Eustakia Ginting_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (544kB)
	Text Cindy Eustakia Ginting_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (558kB)
	Text Cindy Eustakia Ginting_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (772kB)
	Text Cindy Eustakia Ginting_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (390kB)
	Text Cindy Eustakia Ginting_dapus.pdf Download (417kB)

Abstract

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong transformasi digital di sektor keuangan, khususnya dalam sistem pembayaran ritel. Untuk menjawab kebutuhan akan transaksi yang cepat, murah, dan dapat diakses kapan saja, Bank Indonesia meluncurkan BI-FAST sebagai sistem pembayaran yang mendukung transfer dana secara real-time selama 24 jam. BI-FAST tidak hanya berfungsi sebagai inovasi teknologi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi nasional untuk memperluas inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi ekonomi, dan memperkuat ekosistem transaksi digital. Namun, dalam pelaksanaannya, perlu dianalisis secara yuridis mengenai pemanfaatan sistem ini serta jaminan
perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk industri perbankan, nasabah, dan pihak ketiga. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Sumber data yang digunakan bersifat sekunder, mencakup peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen resmi Bank Indonesia terkait BI-FAST. Analisis dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia (PBI), dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) mengenai penyelenggaraan BI-FAST. Selain itu, dilakukan studi komparatif terhadap perlindungan hukum dalam sistem pembayaran lain seperti RTGS dan SKNBI, serta tinjauan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dan keamanan data.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa BI-FAST telah dimanfaatkan secara optimal oleh industri perbankan untuk meningkatkan efisiensi layanan dan memperluas jangkauan transaksi digital. Namun, dari segi hukum, masih ditemukan kekosongan norma, seperti tidak diaturnya secara langsung hubungan hukum antara
Bank Indonesia dan nasabah pengguna BI-FAST, serta belum adanya pengaturan khusus mengenai perlindungan konsumen, data pribadi, dan pihak ketiga dalam konteks sistem BI-FAST. Meskipun terdapat prinsip perlindungan data dalam regulasi yang ada, ketentuannya masih bersifat umum. Temuan ini menunjukkan pentingnya penguatan regulasi agar sistem BI-FAST tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga memberikan kepastian dan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi seluruh pihak yang terlibat.
Kata Kunci: BI-FAST, Sistem Pembayaran Ritel.

Actions (login required)

View Item