Gunawan, Rizky and Utama, Kartika Widya and Marjo, Marjo (2025) ANALISIS KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MENGADILI TINDAK PIDANA PEMILU. _80 Acara 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Rizky Gunawan - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (639kB)
	Text Rizky Gunawan - abstrak.pdf Download (110kB)
	Text Rizky Gunawan - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (253kB)
	Text Rizky Gunawan - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (346kB)
	Text Rizky Gunawan - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (289kB)
	Text Rizky Gunawan - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (155kB)
	Text Rizky Gunawan - dapus.pdf Download (431kB)

Abstract

Pemilihan Umum (PEMILU) merupakan sarana perwujudan
kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam pelaksanaannya, PEMILU tidak jarang menimbulkan permasalahan, seperti pelanggaran. Permasalahan muncul ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) menerbitkan keputusan administratif sebagai konsekuensi dari putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus gugatan terhadap Surat Keputusan KPU dari putusan tindak pidana
Pemilu oleh Pengadilan Tinggi, serta menganalisis apakah pertimbangan hakim tersebut sudah sesuai dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan studi kasus Putusan Nomor 8/G/2024/PTUN.SMG. Sumber data penelitian diperoleh dari peraturan perundang-undangan terkait, doktrin hukum tata usaha negara, dan putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan untuk mengetahui lingkup kewenangan PTUN dalam memeriksa sengketa yang berkaitan dengan keputusan administratif berbasis putusan pidana PEMILU serta bagaimana asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan diimplementasikan dalam putusan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim PTUN dalam Putusan Nomor /G/2024/PTUN.SMG berfokus pada aspek kewenangan absolut dan legalitas objek sengketa, bukan pada substansi tindak pidana yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi. hakim PTUN menitikberatkan pada kewenangan absolut dan legalitas objek sengketa, sehingga menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Putusan ini menegaskan pentingnya pemisahan kewenangan antarperadilan, penerapan asas res judicata, serta memperkuat peran PTUN dalam memastikan penyelenggara negara bertindak sesuai dengan hukum administrasi. Putusan ini mempertegas peran PTUN sebagai pengadilan administrasi yang menjaga agar penyelenggara negara bertindak sesuai hukum administrasi, tanpa memasuki wilayah penilaian ulang terhadap putusan pidana yang sudah inkracht, sekaligus memberikan kejelasan batas kewenangan antarperadilan dalam konteks PEMILU di Indonesia.
Kata Kunci: PEMILU, Tindak Pidana, Kewenangan PTUN, Asas peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan

Actions (login required)

View Item