PRATAMA, M. ANUGRAH CENDIKIA UNGKAS and Pinilih, Sekar Anggun Gading and Sukma, Novira Maharani (2025) PENEGAKAN PELANGGARAN ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILU TAHUN 2024 OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA SEMARANG. _075 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text M ANUGRAH CENDIKIA U.P_cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text M ANUGRAH CENDIKIA U.P_abstrak.pdf Download (85kB)
	Text M ANUGRAH CENDIKIA U.P_bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (268kB)
	Text M ANUGRAH CENDIKIA U.P_bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (278kB)
	Text M ANUGRAH CENDIKIA U.P_bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)
	Text M ANUGRAH CENDIKIA U.P_bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (120kB)
	Text M ANUGRAH CENDIKIA U.P_dapus.pdf Download (119kB)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya pelanggaran alat peraga kampanye (APK) dalam Pemilu 2024 di Kota Semarang, yang mengancam prinsip keadilan dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran tersebut meliputi pemasangan APK di lokasi terlarang seperti fasilitas publik dan ruang hijau, serta ketidakpatuhan terhadap standar teknis. Hal ini menunjukkan perlunya analisis mendalam mengenai Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam penegakan hukum terkait APK. Rumusan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada dua hal utama, yaitu apa saja bentuk-bentuk pelanggaran APK yang ditindaklanjuti oleh Satpol PP, dan bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran APK yang dilakukan oleh Satpol PP.
Penelitian menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023, Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023, dan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 65 Tahun 2018. Data diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara dengan Satpol PP Kota Semarang serta Bawaslu Kota Semarang.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran APK didominasi oleh pemasangan baliho, spanduk, dan bendera di lokasi terlarang, dengan total 24.289 kasus. Mekanisme penegakan hukum oleh Satpol PP melibatkan identifikasi pelanggaran, koordinasi dengan Bawaslu, pemberitahuan, dan tindakan penertiban, termasuk pencopotan APK tanpa pemberitahuan jika diperlukan.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum pelanggaran APK oleh Satpol PP telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum, namun memerlukan penguatan koordinasi, sosialisasi, dan evaluasi regulasi untuk meningkatkan penegakannya. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan literasi hukum pemilu dan praktik penegakan hukum yang lebih baik di masa mendatang.
Kata kunci: Alat Peraga Kampanye, Penegakan Hukum, Pemilu 2024, Satpol PP, Kota Semarang.

Actions (login required)

View Item