GULTOM, KENNY JUDITH and Diamantina, Amalia and Pinilih, Sekar Anggun Gading (2025) PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN OLEH BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN UPT SEMARANG. _074 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Kenny Judith Gultom - cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (564kB)
	Text Kenny Judith Gultom - abstrak.pdf Download (7kB)
	Text Kenny Judith Gultom - bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (217kB)
	Text Kenny Judith Gultom - bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (114kB)
	Text Kenny Judith Gultom - bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (211kB)
	Text Kenny Judith Gultom - bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (11kB)
	Text Kenny Judith Gultom - dapus.pdf Download (141kB)

Abstract

Pada sub urusan karantina ikan dan pengendalian mutu kelautan dan hasil perikanan dinyatakan bahwa yang berwenang mengenai sub urusan ini adalah pemerintah pusat. Pemerintah pusat mendirikan instansi Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan, dengan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di beberapa provinsi di Indonesia untuk melaksanakan wewenang pengendalian dan pengawasan mutu hasil perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu hasil kelautan dan perikanan oleh Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
(BPPMHKP) UPT Semarang, serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam pelaksanaannya. Dalam kerangka hukum tata negara, kewenangan pengawasan mutu hasil perikanan merupakan urusan pemerintahan absolut yang berada di bawah kewenangan pemerintah pusat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diatur secara teknis dalam serta diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024.
Penelitian ini menggunakan pendekatan doktrinal bersifat normatif yang berfokus pada penerapan kaidah-kaidah hukum normatif dengan objek penelitian pelaksanaan pengendalian dan pengawasan mutu BPPMHKP, Peraturan perundang-undangan, peraturan menteri, dan bahan hukum lain yang relevan. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif-analitis, dengan Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kelembagaan, literatur akademik, serta dilengkapi dengan wawancara kepada pihak terkait, yaitu Pejabat BPPMHKP Semarang. Metode analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengkaji keterkaitan antara norma hukum dan praktik implementasi di lapangan untuk membangun argumentasi hukum yang sistematis dan valid. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian mutu oleh BPPMHKP melalui mekanisme sertifikasi, yang melalui proses inspeksi, verifikasi, dan surveilans dan berjalan sesuai regulasi. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut belum sepenuhnya efektif menjangkau pelaku usaha kecil dan mikro, yang mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan sertifikasi. Hal ini berdampak pada ketimpangan akses terhadap pengakuan hukum dan jaminan mutu. Dari perspektif hukum perikanan, kondisi ini menunjukkan belum optimalnya prinsip keadilan dan keberlanjutan dalam sistem pengawasan mutu hasil perikanan. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi kebijakan teknis yang lebih afirmatif dan berkeadilan, guna menjamin perlindungan hukum yang merata dan berkelanjutan terhadap seluruh pelaku usaha perikanan di Indonesia.
Kata kunci: BPPMHKP, Pengendalian mutu, Sertifikasi, Hukum perikanan

Actions (login required)

View Item