MA'RIF, Samsul and Hadi, Sudharto P. and Maryono, Maryono (2025) MODEL KEBIJAKAN FISKAL YANG BERKELANJUTAN BAGI PENGEMBANGAN WILAYAH PULAU-PULAU KECIL PERBATASAN DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU. Doctoral thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO.

	Text COVER LENGKAP-1-2.pdf Download (104kB)
	Text COVER LENGKAP.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 1. BAB I.pdf Download (286kB)
	Text 2. BAB II.pdf Download (589kB)
	Text 3. BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (336kB)
	Text 4. BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (931kB)
	Text 5. BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 6. BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (3MB)
	Text 7. BAB VII.pdf Restricted to Repository staff only Download (174kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (222kB)
	Text LAMPIRAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (362kB)

Abstract

Letak geografis yang terpencil, skala ekonomis usaha, kerentanan kerusakan lingkungan, perubahan iklim, transportasi yang kurang memadai, keterbatasan sarana dan prasarana, mempunyai implikasi pada aktivitas pembangunan pulaupulau kecil perbatasan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, maka diperlukan peningkatan intervensi pembangunan melalui kebijakan belanja daerah/fiskal oleh pemerintah. Penerapan belanja daerah sebagai reprentasi rencana pembangunan selama ini tidak memperhatikan sebaran ruang sesuai fungsi menurut struktur ruang dan pola ruang. Dampaknya memunculkan kesenjangan, ketertinggalan dan kerusakan lingkungan karena ketiadaan prioritas sesuai karakteristik ruang wilayah. Penelitian ini secara metode kuantitatif deskriptif-evaluatif, menggagas bahwa intervensi pemerintah melalui model fiskal yang berkelanjutan dengan memperhatikan tata ruang pulau-pulau kecil perlu dilakukan. Belanja daerah berupa belanja barang dan jasa, gaji pegawai dan transfer payment memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembangunan pulau-pulau kecil. Namun proses perencanaan pembangunan tidak mempertimbangkan distribusi spasial secara merata. Adanya kecenderungan wilayah dengan hierarki orde yang lebih tinggi memiliki tingkat marginal propensity to consume (MPC) yang lebih tinggi. Rata-rata tingkat MPC di Kabupaten Kepulauan Anambas tinggi karena dipengaruhi oleh sifat pasar pulau kecil sebagai captive market sehingga berdampak pada efek pengganda perekonomian. Pada sisi yang lain, kesesuaian daya dukung lingkungan memiliki kelas daya dukung yang sangat rendah dan rendah yang menggambarkan bahwa pulau-pulau kecil sebagian besar telah mengalami overload sehingga rentan dalam mendukung pembangunan wilayah. Berdasarkan hasil temuan tersebut, diperlukan model kebijakan belanja daerah/fiskal berbasis tata ruang yang berkelanjutan untuk dintegrasikan dalam proses perencanaan pembangunan, khususnya pada tahap musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Kecamatan Palmatak, Kecamatan Kute Siantan, Kecamatan Jemaja, dan Kecamatan Jemaja Timur sebagai wilayah tidak berkelanjutan (X). Kecamatan Siantan, Kecamatan Siantan Utara, Kecamatan Siantan Tengah, Kecamatan Siantan Selatan dan Kecamatan Jemaja Barat sebagai wilayah berkelanjutan terbatas/bersyarat (T/B). Kecamatan Siantan Timur sebagai wilayah berkelanjutan terbatas (T). Berdasarkan tipologi ini alokasi belanja daerah dilakukan dengan dikendalikan untuk wilayah X, dan didorong secara selektif untuk wilayah T dan B. Melalui penerapan model kebijakan fiskal berbasis ruang maka integrasi rencana tata ruang ke dalam rencana pembangunan akan memastikan pembangunan berkelanjutan pulau-pulau kecil perbatasan berjalan secara optimal.
Kata kunci: Belanja Daerah, Berkelanjutan, Fiskal, Perbatasan, Pulau-pulau Kecil

Remote geographical location, economic scale of business, vulnerability to environmental damage, climate change, inadequate transportation, limited facilities and infrastructure, have implications for the development activities of small border islands in Anambas Islands Regency. In relation to these problems, it is necessary to increase development intervention through regional/fiscal spending policies by the government. The implementation of regional spending as a representation of development plans so far has not considered the distribution of space according to function according to spatial structure and spatial patterns. The impact is the emergence of gaps, backwardness and environmental damage due to the absence of priorities according to the characteristics of regional space. This research, using quantitative descriptive-evaluative methods, proposes that government intervention through a sustainable fiscal model by considering the spatial planning of small islands needs to be carried out. Regional spending in the form of goods and services spending, employee salaries and transfer payments has a significant influence on the development of small islands. However, the development planning process does not consider spatial distribution evenly. There is a tendency for regions with a higher order hierarchy to have a higher marginal propensity to consume (MPC). The average MPC level in Anambas Islands Regency is high because it is influenced by the nature of the small island market as a captive market so that it has an impact on the multiplier effect of the economy. On the other hand, the suitability of environmental carrying capacity has a very low and low carrying capacity class which illustrates that most small islands have experienced overload so that they are vulnerable to supporting regional development. Based on these findings, a sustainable spatial-based regional/fiscal spending policy model is needed to be integrated into the development planning process, especially at the development planning deliberation (Musrenbang) stage. Palmatak District, Kute Siantan District, Jemaja District, and East Jemaja District as unsustainable areas (X). Siantan District, North Siantan District, Central Siantan District, South Siantan District and West Jemaja District as limited/conditional sustainable areas (T/B). East Siantan District as a limited sustainable area (T). Based on this typology, the allocation of regional spending is carried out by controlling for area X, and selectively encouraged for areas T and B. Through the application of a spatial-based fiscal policy model, the integration of spatial planning into development plans will ensure that sustainable development of small border islands runs optimally.
Keyword: Border, Fiscal, Regional Expenditure, Small Islands, Sustainable

Actions (login required)

View Item