Nisa, Zahrotun and Prananingtyas, Paramita (2024) TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PROSES PENGURUSAN IZIN BERUSAHA MELALUI OSS (ONLINE SINGLE SUBMISSION) TERHADAP PENDIRIAN BADAN USAHA NON-BADAN HUKUM. Masters thesis, FAKULTAS HUKUM.

Text ZAHROTUN NISA (11000222410136) tesis lengkap 2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

emakin berkembangnya era teknologi digital memberikan pengaruh yang besar salah satunya pada aspek perizinan berusaha terhadap pendirian badan usaha non-badan hukum (CV, Firma, dan Persekutaun Perdata). Perizinan berusaha diakses secara elektronik melalui website OSS dan hak akses pengurusan perizinan berusaha diberikan kepada pelaku usaha. Namun seiring berjalannya waktu, notaris yang mempunyai kewenangan terhadap pendirian badan usaha non-badan hukum untuk pemesanan nama, pembuatan akta dan melakukan pengesahan pendaftaran badan usaha yang dijelaskan pada Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata. Saat ini pelaku usaha sering meminta jasa notaris untuk menyelesaikan juga pengurusan perizinan berusaha melalui OSS ini. Sedangkan dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko menyebutkan bahwa yang dapat mengakses OSS adalah pelaku usaha itu sendiri. Notaris yang menerima jasa pengurusan perizinan berusaha OSS harus diperoleh melalui pemberian kuasa dari pelaku usaha. Dalam pelaksanaan pengurusan perizinan berusaha melalui OSS, tanggung jawab atas kesalahan pengisian data dan dokumen dapat dikenakan notaris maupun pelaku usaha. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian yang menggunakan metode deskriptif analitis untuk menjelaskan permasalahan yang dibahas.

Actions (login required)

View Item