Search for collections on Undip Repository

KEKUATAN AKTA OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA

Putri S, Shindy Suka Desy and Priyono, Ery Agus (2024) KEKUATAN AKTA OTENTIK SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PERKARA PIDANA. Masters thesis, FAKULTAS HUKUM.

[thumbnail of 1. COVER - HALAMAN PENGESAHAN_Shindy Suka Desy Putri S (11000222410131).pdf] Text
1. COVER - HALAMAN PENGESAHAN_Shindy Suka Desy Putri S (11000222410131).pdf

Download (6MB)
[thumbnail of 2. SURAT PERNYATAAN - KATA PENGANTAR_Shindy Suka Desy Putri S (11000222410131).pdf] Text
2. SURAT PERNYATAAN - KATA PENGANTAR_Shindy Suka Desy Putri S (11000222410131).pdf

Download (155kB)
[thumbnail of 3. ABSTRAK_Shindy Suka Desy Putri S (11000222410131).pdf] Text
3. ABSTRAK_Shindy Suka Desy Putri S (11000222410131).pdf

Download (35kB)
[thumbnail of 4. DAFTAR ISI TESIS_Shindy Suka Desy Putri S (11000222410131).pdf] Text
4. DAFTAR ISI TESIS_Shindy Suka Desy Putri S (11000222410131).pdf

Download (85kB)
[thumbnail of 5. BAB 1_Shindy Suka Desy Putri S (11000222410131).pdf] Text
5. BAB 1_Shindy Suka Desy Putri S (11000222410131).pdf

Download (306kB)
[thumbnail of 6. BAB II_Shindy Suka Desy Putri S (11000222410131).pdf] Text
6. BAB II_Shindy Suka Desy Putri S (11000222410131).pdf

Download (300kB)
[thumbnail of 7. BAB III_Shindy Suka Desy Putri S (11000222410131).pdf] Text
7. BAB III_Shindy Suka Desy Putri S (11000222410131).pdf
Restricted to Repository staff only

Download (275kB)
[thumbnail of 8. BAB IV_Shindy Suka Desy Putri S (11000222410131).pdf] Text
8. BAB IV_Shindy Suka Desy Putri S (11000222410131).pdf
Restricted to Repository staff only

Download (126kB)
[thumbnail of 9. DAFTAR PUSTAKA_Shindy Suka Desy Putri S (11000222410131).pdf] Text
9. DAFTAR PUSTAKA_Shindy Suka Desy Putri S (11000222410131).pdf

Download (193kB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris diatur bahwa ketika Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka Notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi berupa sanksi perdata dan administrasi. Tetapi Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur sanksi pidana terhadap Notaris. Pada praktiknya ditemukan kenyataan bahwa suatu pelanggaran yang dilakukan Notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata, tetapi kemudian ditarik atau dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana. Banyaknya Notaris yang selalu dikaitkan dalam setiap akta yang telah dibuatkan atau disepakati oleh para pihak yang menjerat Notaris baik secara pidana maupun perdata. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian normative (normative law research) yaitu menggunakan pendekatan penelitian yang berfokus pada hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara konkrit, sistematik hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Jenis datanya berupa data berupa data primer, yang terdiri atas bahan hukum sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data adalah studi kepustakaan atau dokumentasi. Metode analisis data yang dipergunakan adalah analisis data penelitian kualitatif yang dimana data diperoleh dari berbagai sumber, menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan logika ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan akta otentik sebagai alat bukti apabila terjadi pembatalan akta oleh pengadilan tergantung apakah akta yang dibuat oleh notaris tersebut mempunyai otentitas sebagai akta otentik atau hanya akta dibawah tangan, apabila akta tersebut adalah akta dibawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum, akta tersebut hanya berfungsi sebagai bukti sebatas tidak ada pihak lain yang menyatakan sebaliknya, kekuatan hukum akta harus dilihat juga apakah akta tersebut cacat hukum atau tidak. Tanggung jawab Notaris dalam hal pembuktian akta apabila terdapat kekhilafan atau kesalahan sehingga akta yang dibuatnya tersebut kehilangan otentitasnya adalah tanggung jawab notaris. Notaris yang melakukan tindak pidana pemalsuan surat dalam pembuatan Akta Otentik dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila memenuhi unsur-unsur kesalahan, yaitu mampu bertanggungjawab, ada hubungan batin berupa kesengajaan dan tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: Law
Divisions: Faculty of Law > Master Program in Notary
Depositing User: Mr UPT Perpus Undip
Date Deposited: 20 Aug 2025 06:46
Last Modified: 20 Aug 2025 06:46
URI: https://eprints2.undip.ac.id/id/eprint/37111

Actions (login required)

View Item View Item