Sakina, Nesha and Santoso, Budi (2024) PERSEKUTUAN PERDATA (MAATSCHAP) DALAM KERJASAMA ANTAR NOTARIS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN. Masters thesis, FAKULTAS HUKUM.

Text Nesha Sakina (11000220410102)_tesis lengkap 2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (616kB)

Abstract

Persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesautu ke dalam persekutuan, dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya. Adanya perbedaan penerapan undang-undang jabatan notaris pasal 20 dengan kitab undang-undang hukum perdata perihal persekutuan perdata (maatschap) dalam kerjasama antar notaris terhadap asas kepastian hukum menjadikan hal yang menarik untuk diteliti. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Penerapan Persekutuan Perdata Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Bagaimana Penerapan Persekutuan Perdata (Maatschap) terhadap asas kepastian hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data berupa studi pustaka dan dilengkapi pendapat dari wawancara sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama, Notaris yang diperbolehkan menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata adalah tetap mengacu kepada unsur persekutuan perdata pada umumnya dan dasarnya sebatas kantor bersama, mengenai keuntungan, kerahasiaan akta, dan tanggung jawabnya tetap memperhatikan kode etik notaris. Kedua, menjaga kerahasiaan akta merupakan kewajiban Notaris dalam menjalankan jabatannya, Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan (UUJN-P) melakukan pencabutan terhadap Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.02.12 Tahun 2010 tentang Persyaratan Menjalankan Jabatan Notaris dalam Bentuk Perserikatan Perdata yang mana hal tersebut akan bersinggungan dengan asas kepastian hukum saat tidak diatur dengan terperinci.

Actions (login required)

View Item