RAHMATULLAH, MIRZA AGUNG and BASOEKY, UNGGUL (2024) PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG OLEH NOTARIS DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. Masters thesis, FAKULTAS HUKUM.

Text Mirza Agung Rahmatullah (11000222410052)_tesis lengkap 2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (8MB)

Abstract

Prinsip Kehati-hatian merupakan prinsip yang wajib diterapkan untuk melindungi seorang Notaris, akan tetapi dalam praktik Notaris kurang mengedepankan Prinsip Kehati-hatian. Notaris menjalankan Prinsip Kehati-hatian hanya sebatas legal formal, tidak sampai pada legal materiel. Selain Prinsip kehatihatian, terdapat Prinsip tambahan dalam melindungi Notaris, yaitu Prinsip Mengenali Pengguna Jasa, Prinsip Mengenali Pengguna Jasa di khususkan untuk melindungi Notaris dari kejahatan pencucian uang. Mencermati berbagai kasus tersebut, sering kali Notaris dikaitkan dalam tindak pidana pencucian uang, oleh karena itu pentingnya kedua prinsip tersebut demi melindungi jabatan seorang Notaris khususnya Notaris di Kabupaten Lampung Selatan. Rumusan masalah yang akan diangkat dalam penulisan ini yaitu: Pertama, Bagaimana Kebijakan Formulasi Prinsip Kehati-hatian dan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang oleh Notaris? Kedua, Apa yang menjadi hambatan penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenali pengguna jasa dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang oleh Notaris di Kabupaten Lampung Selatan? Ketiga, Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dan prinsip mengenali pengguna jasa dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang oleh Notaris di Kabupaten Lampung Selatan? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yakni data primer (wawancara) dan data sekunder (studi kepustakaan). Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan pertama, bahwa dalam pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian dan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa terdapat beberapa formulasi kebijakan mengenai pencegahan tindak pidana pencucian uang mulai dari peraturan perundang-undangan hingga peraturan Menteri. Kedua, Notaris juga menemukan beberapa hambatan dalam menjalankan Prinsip Kehatihatian dan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris di Kabupaten Lampung Selatan yang mana diuraikan berdasarkan teori sistem hukum yakni hambatan secara struktur hukum, substansial hukum, dan budaya hukum. Ketiga, penerapan Prinsip Kehati-hatian dan Prinsip Mengenali Pengguna jasa oleh Notaris di Lampung Selatan telah dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yaitu dengan cara identifikasi pengguna jasa, mengkomunikasikan, analisis risiko, verifikasi dan pemantauan serta adanya pemutusan hubungan usaha apabila terjadi hal yang mencurigakan dengan diikuti laporan kepada PPATK melalui aplikasi GoAML. Saran dari penulis dalam pembahasan ini adalah pertama, harus adanya standar operasional dalam kebijakan formulasi. Kedua, Notaris harus diberi kewenangan yang luas dalam mendeteksi transaksi yang mencurigakan. Ketiga, Notaris harus berperan aktif dan memahami ancaman pencucian uang.

Actions (login required)

View Item