Ahlanissa, Mellyana Putri and Ratna, Edith (2024) PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DALAM PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DEMAK. Masters thesis, FAKULTAS HUKUM.

	Text COVER-PENGESAHAN_Mellyana Putri Ahlanissa 11000222410164.pdf Download (1MB)
	Text PERNYATAAN-PENGANTAR_Mellyana Putri Ahlanissa 11000222410164.pdf Download (937kB)
	Text ABSTRAK_Mellyana Putri Ahlanissa 11000222410164.pdf Download (116kB)
	Text DAFTAR ISI_Mellyana Putri Ahlanissa 11000222410164.pdf Download (95kB)
	Text BAB I PENDAHULUAN_Mellyana Putri Ahlanissa 11000222410164.pdf Download (431kB)
	Text BAB II TINJAUAN PUSTAKA_Mellyana Putri Ahlanissa 11000222410164.pdf Download (380kB)
	Text BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN_Mellyana Putri Ahlanissa 11000222410164.pdf Restricted to Repository staff only Download (409kB)
	Text BAB IV_Mellyana Putri Ahlanissa 11000222410164.pdf Restricted to Repository staff only Download (82kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_Mellyana Putri Ahlanissa 11000222410164.pdf Download (157kB)
	Text LAMPIRAN_Mellyana Putri Ahlanissa 11000222410164.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Tanah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan bagi kehidupan manusia, karena sebagian besar aktifitas manusia berada di atas tanah termasuk bertempat tinggal. Tanah sebagai suatu unsur pembentuk kehidupan manusia maupun mahlukhidup lainnya. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria atau lebih dikenal dengan sebutan Undang- Undang Pokok Agraria atau selanjutnya disebut UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Permasalahan yang di bahas dalam penelitian ini yaitu terkait bagaimana peran dantanggung jawab PPAT dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah di kantor pertanahan Kabupaten Demak ? dan bagaimana hambatan dan solusi pendaftaran peralihan hak atas tanah di kantor pertanahan Kabupaten Demak? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif dengan menarik kesimpulan secara induktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bahwa tanggung jawab PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) yaitu dalam membuat dan menerbitkan Akta Peralihan Hak Atas Tanah, harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Sebelum membuat dan menerbitkan Akta Peralihan Hak Atas Tanah yang bersangkutan. Mengenai pembahasan tanggung jawab PPAT terhadap pendaftaran peralihan hak atas tanah ini selain menggunakan teori pertanggungjawaban juga menggunakan teori kepastian hukum. Hambatan dalam pendaftaran peralihan hak atas tanah yaitu kurang lengkapnya berkas-berkas, berselisih dengan tetangga, tanah-tanah objek jual beli yang belum didaftarkan, masyarakat merasa enggan untuk mensertifikatkan peralihan hak atas tanahnya. Solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada saat kegiatan pelaksaanan peralihan hak atas tanah di Kabupaten Demak menerangkan bahwa, memeriksa dan meneliti berkas- berkas, mencatat dalam formulir isian, memberikan tanda terima berkas permohonan, daan memberikan kepada pemohon untuk melengkapi berkas-berkas melalui surat pemberitahuan. Saran dari penulis Hendaknya PPAT lebih giat lagi mempelajari hukum dan semuaregulasi yang terkait, karena hukum peraturan selalu berubah dan mungkin bertambah, dan PPAT harus menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku baik Undang-Undang Jabatan Notaris maupun UU atau ketentuan lain, serta tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item