Wardhani, Mellinia Dilla and Ratna, Edith (2024) ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN NOTARIS MEMBACAKAN AKTA DI HADAPAN PENGHADAP DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS. Masters thesis, FAKULTAS HUKUM.

Text Mellinia Dilla Wardhani (11000222410126)_tesis lengkap 2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf l Undang-Undang Jabatan Notaris, akta Notaris harus dibacakan oleh Notaris di hadapan penghadap. Pembacaan akta oleh notaris bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam akta memahami dan mengetahui maksud serta tujuan yang tercantum dalam akta otentik tersebut. Mesikpun demikian terdapat penyimpangan di mana notaris dengan sengaja tidak membacakan sendiri akta yang dibuatnya, melainkan menulis dalam redaksi akta bahwa notaris telah membacakannya. Selain itu, terdapat pula kasus di mana notaris tidak melakukan pembacaan akta kepada para pihak sebelum penandatanganan, atau tidak menghadiri pengesahan akta oleh saksi-saksi yang telah ditentukan. Tindakan semacam ini bertentangan dengan isi akta notaris yang menyatakan bahwa akta telah dibacakan oleh notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, serta ditandatangani oleh semua pihak terkait. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu terkait tentang implikasi sanksi bagi notaris yang tidak membacakan akta dihadapan penghadap ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris, serta pertanggungjawaban dari notaris apabila notaris tidak membacakan akta di hadapan penghadap ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang berupa wawancara dan data sekunder. Analisis data penelitian ini menggunakan kualitatif dan dari hasil analisis data yang telah terkumpul ditarik kesimpulan dengan menggunakan penalaran induktif dan disajikan dalam penulisan hukum Hasil dari penelitian ini adalah pelanggaran kewajiban notaris membacakan akta di hadapan penghadap, sesuai Pasal 16 UUJN, berdampak pada sanksi perdata. Pasal 84 UUJN menetapkan dua konsekuensi utama, baik dianggap sebagai akta di bawah tangan maupun dinyatakan batal demi hukum. Tanggung jawab notaris yang melanggar ketentuan pembacaan akta mencakup aspek hukum perdata, pidana, administrasi, dan etika. Secara perdata, notaris dapat dituntut ganti rugi. Secara pidana, notaris dapat menghadapi konsekuensi hukum. Aspek administratif dan etika juga berpotensi menimbulkan risiko teguran, pemberhentian sementara, atau pemecatan. Pihak yang terdampak oleh akta yang tidak dibacakan memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dan penggantian biaya. Saran berdasarkan penelitian ini yaitu diharapkan bagi notaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal pembacaan akta di hadapan pihak-pihak terkait dan notaris selaku pejabat umum dapat memastikan bahwa akta yang dibuat benarbenar dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum.

Actions (login required)

View Item