Batara, Martinoadi and Ratna, Edith (2024) KONSTRUKSI HUKUM PENANDATANGANAN AKTA OTENTIK MELALUI VIDEO CALL BERDASARKAN KODE ETIK DAN UNDANG- UNDANG JABATAN NOTARIS. Masters thesis, FAKULTAS HUKUM.

Text Martinoadi Batara (11000221410123)_tesis lengkap 2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Peran notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi wewenang oleh negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata, khususnya pembuatan akta otentik. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang- undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian in yaitu terkait tentang kepastian hukum penandatanganan akta otentik yang dilakukan dengan video call antara Notaris dengan penghadap ditinjau dari kode etik dan undang-undang jabatan notaris. dan membahas perihal akibat hukum penandatanganan akta otentik yang dilakukan dengan video call antara Notaris dengan penghadap ditinjau dari kode etik dan undang-undang jabatan notaris dalam prakteknya. Analisis data peneletian ini menggunakan kualitatif dan dari hasil analisis data yang telah terkumpul ditarik kesimpulan dengan menggunakan penalaran induktif dan disajikan dalam penulisan hukum. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan spesifikasi deskriptif analitis. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data penggunaan data sekunder dan dukungan data primer sebagai pendukung argumentasi-argumentasi hukum hasil analisis data sekunder. Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa penandatanganan akta otentik yang dilakukan dengan video call antara Notaris dengan penghadap ditinjau dari kode etik dan undang-undang jabatan notaris masih belum mewujudkan kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena belum terdapat aturan yang jelas dan spesifik mengenai hal ini baik dalam UUJN maupun Kode Etik Notaris. Kemudian untuk akibat hukum penandatanganan akta otentik melalui sarana video call antara notaris dan penghadap adalah terdegradasinya akta tersebut menjadi akta dibawah tangan. Hal ini dikarenakan UUJN masih mengharuskan penandatanganan melalui kehadiran fisik dan bentuk tanda tangannya berupa manuskrip, serta terdapat ketentuan bahwa perilaku notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya harus berlandaskan UUJN. Saran dari penulis direkomendasikan untuk melakukan pembaruan atau revisi terhadap regulasi yang mengatur terkait jabatan notaris, yaitu UUJN dan Kode Etik Notaris. Kemudian notaris dalam pelaksanaan tugas jabatannya dalam pembuatan akta hendaknya tetap berpedoman pada UUJN dan Kode Etik Notaris guna mencegah kebatalan dan terdegradasinya akta otentik menjadi akta di bawah tangan.

Actions (login required)

View Item