Agustin, Ika Shinta Utami Nur and Trihastuti, Nanik (2024) KEGAGALAN PEMENUHAN KEWAJIBAN KONTRAKTUAL DALAM PERJANJIAN PERALIHAN SAHAM (STUDI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3635 K/PDT/2021). Masters thesis, FAKULTAS HUKUM.

Text Ika Shinta Utami Nur Agustin (11000222410064)_ tesis lengkap 2024.pdf Restricted to Repository staff only Download (2MB)

Abstract

Perdagangan lintas negara semakin meningkat seiring dengan pembentukan zona perdagangan internasional dan perjanjian investasi yang semakin meluas. Fenomena ini menandai kesadaran negara-negara akan pentingnya kerja sama internasional dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan peluang investasi. Indonesia juga tidak terkecuali, dengan memperkuat hubungan ekonomi dengan negara-negara lain serta membuka diri terhadap investasi asing. Penanaman modal, baik langsung maupun tidak langsung, menjadi salah satu bentuk interaksi ekonomi yang utama dalam lingkup ini.
Penanaman modal melalui pembelian saham merupakan hal yang umum, di mana kontrak kerjasama menjadi landasan utamanya. Kontrak tersebut mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, serta menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi pelanggaran. Namun, dalam praktiknya, masalah sering muncul terutama dalam kontrak bisnis internasional, yang dapat mengakibatkan perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat.
Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat analisis. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai bahan utama penelitian yang diperoleh melalui dokumen-dokumen dari Putusan Pengadilan.
Dalam penelitian permasalahan yang diangkat adalah kasus sengketa antara PT Citra Abadi Kota Persada (CAKP) dengan MDS Investment Holding Ltd (MDS) dan PT ACR Global Investments (ACR) terkait pelanggaran kontrak kerjasama. Kasus ini bermula dari pelanggaran kontrak yang mengakibatkan kegagalan pelaksanaan tahap kedua pembelian saham. Perselisihan diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, namun gugatan PT CAKP ditolak karena tidak jelas. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga mengkonfirmasi penolakan tersebut. Kendala bahasa dalam kontrak, tanpa adanya penerjemah resmi, menjadi alasan utama penolakan oleh Mahkamah Agung.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena kegagalan pemenuhan kewajiban kontraktual dalam kontrak bisnis internasional. Dengan melihat kajian kasus ini, dapat dipahami kompleksitas hukum kontrak internasional dan tantangan yang dihadapi dalam penyelesaiannya.

Actions (login required)

View Item