MANGGUS, GREGORIUS MELIANUS and Sukirno, Sukirno (2024) Perlindungan Hukum Hutan Adat Untuk Lokasi Proyek Percontohan Peternakan Pemerintah Provinsi NTT (Studi Kasus Hutan Adat Pubabu Besipae Desa Linamnutu, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan). Masters thesis, FAKULTAS HUKUM.

Text GREGORIUS MELIANUS MANGGUS (11000222410023).pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya, baik berupa hutan dan lahan telah diakui dalam Pasal 3 UUPA dan Pasal 18 B ayat (2) UUD NRI 1945. Namun secara empiris pengakuan itu tidak mudah untuk dilaksanakan, sehingga berujung adanya konflik antara masyarakat hukum adat dengan pemerintah maupun perusahaan swasta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya konflik antara Masyarakat Adat Pubabu Besipae dengan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan bentuk perlindungan hukum atas hutan adat masyarakat hukum adat Pubabu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan, teknik analisis adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, faktor penyebab terjadinya konflik adalah (a) Adanya Program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GERHAN) yang dilaksanakan tanpa ada persetujuan dari masyarakat (b)Aktivitas pembabatan hutan yang menyebabkan kekeringan (c) Pengalihan fungsi hutan adat menjadi hutan produksi (d) Perpanjangan kontrak sepihak oleh Pemprov NTT. Perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat Pubabu adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan perlu: (a) mendudukan status hutan adat Pubabu yaitu memberikan pengakuan dengan Perda kepada masyarakat adat Pubabu sebagai syarat pengakuan hutan adat; (b) membantu masyarakat hukum adat Pubabu mengurus pengakuan dan penetapan hutan adat ke pemrintah pusat. Saran penulis agar pemerintah mempertimbangkan situasi objektif tuntutan masyarakat, hal ini ditujukan agar dapat menemukan satu resolusi konflik yang berkeadilan bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam sengketa tanah tersebut dengan Pendekatan secara kultur adat istiadat Timor Tengah Selatan. Memberikan kepastian hukum yang final terhadap kawasan hutan yang akan dikelola masyarakat adat, dan guna mempermudah penyelesaian konflik, Pemerintah Pusat dan DPR agar segera membentuk Peraturan Pemerintah tentang Penyelesaian Hutan adat sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Kehutanan dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Actions (login required)

View Item