HIDAYATULLOH, DIMAS FEBRI and Yunanto, Yunanto (2025) PENGATURAN SURAT KETERANGAN WARIS OLEH NOTARIS: SEBUAH PERBANDINGAN ANTARA UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS INDONESIA DENGAN BELANDA. Masters thesis, FAKULTAS HUKUM.

	Text 1. COVER SAMPAI HALAMAN PENGESAHAN_DIMAS FEBRI HIDAYATULLOH_11000222410121.pdf Download (280kB)
	Text 2. SURAT PERNYATAAN SAMPAI KATA PENGANTAR_DIMAS FEBRI HIDAYATULLOH_11000222410121.pdf Download (259kB)
	Text 3. ABSTRAK_DIMAS FEBRI HIDAYATULLOH_11000222410121.pdf Download (281kB)
	Text 4. DAFTAR ISI_DIMAS FEBRI HIDAYATULLOH_11000222410121.pdf Download (231kB)
	Text 5. BAB I_DIMAS FEBRI HIDAYATULLOH_11000222410121.pdf Download (487kB)
	Text 6. BAB II_DIMAS FEBRI HIDAYATULLOH_11000222410121.pdf Download (438kB)
	Text 7. BAB III_DIMAS FEBRI HIDAYATULLOH_11000222410121.pdf Restricted to Repository staff only Download (592kB)
	Text 8. BAB IV_DIMAS FEBRI HIDAYATULLOH_11000222410121.pdf Restricted to Repository staff only Download (241kB)
	Text 9. DAFTAR PUSTAKA_DIMAS FEBRI HIDAYATULLOH_11000222410121.pdf Download (249kB)

Abstract

Surat Keterangan Waris merupakan bukti tertulis ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris yang diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) PERMEN ATR/KBPN Nomor 16 Tahun 2021. Ketentuan tersebut pada dasarnya hanya terkait pengurusan tanah. Perbedaan lembaga yang memiliki kewenangan dalam membuat Surat Keterangan Waris menimbulkan ketidakselarasan bentuk serta isi. Berbeda dalam Boergelijk Wetboek dan Wet op het Notarisambt yang berbunyi secara gamblang menyatakan notaris berwenang menerbitkan Surat Keterangan Waris. Permasalahan pokok dalam tesis ini adalah bagaimana kewenangan notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris ditinjau dari perspektif hukum Indonesia dan bagaimana konsep kedepan terkait kewenangan notaris Indonesia dalam membuat Surat Keterangan Waris mengacu pada wet op het notarisambt 2024. Penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian Non Doktrinal dengan menggunakan metode pendekatan Normatif. Dianalisis dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis serta menggunakan kajian kualitatif. Hasil penelitian dan analisa yang ditemukan adalah kewenangan notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris dalam hukum normatif Indonesia hanya diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) PERMEN ATR/KBPN Nomor 16 Tahun 2021. KUHPerdata, UUJN-P, tidak mengatur tentang kewenangan Notaris dalam membuat SKW. Praktik pembuatan Surat Keterangan Waris selama ini hanya didasarkan pada kebiasaan Notaris Belanda yang dahulu pernah berpraktik di Indonesia pada masa penjajahan. Berbeda dengan Notaris di Belanda, dalam pembuatan Surat Keterangan Waris, Notaris Belanda telah diberi ruang oleh pemerintah dengan adanya dasar hukum yang jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Belanda. Selain Notaris, Surat Keterangan Waris ditentukan dapat dibuat oleh beberapa lembaga seperti Pengadilan Negeri/Agama, Camat, dan Balai Harta Peninggalan. Sehingga, hal ini membuat ketidakselarasan dalam penerapannya. Sehingga diperlukan transplantasi hukum dari Wet op het Notarisambt terkait kewenangan Notaris dalam membuat Surat Keterangan Waris.

Actions (login required)

View Item