AMAL, HIFDUL LISAN and Yunanto, Yunanto (2025) IMPLEMENTASI ATAS PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TERKAIT DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA SELONG KABUPATEN LOMBOK TIMUR. Masters thesis, FAKULTAS HUKUM.

	Text 1. COVER SAMPAI HAL PENGESAHAN_HIFDUL LISAN AMAL_11000223410146.pdf Download (4MB)
	Text 2. SURAT PERNYATAAN SAMPAI KATA PENGANTAR_HIFDUL LISAN AMAL_11000223410146.pdf Download (5MB)
	Text 3. ABSTAK_HIFDUL LISAN AMAL_11000223410146.pdf Download (33kB)
	Text 4. DAFTAR ISI_HIFDUL LISAN AMAL_11000223410146.pdf Download (161kB)
	Text 5 BAB I_HIFDUL LISAN AMAL_11000223410146.pdf Download (244kB)
	Text 6. BAB II_HIFDUL LISAN AMAL_11000223410146.pdf Download (253kB)
	Text 7. BAB III_HIFDUL LISAN AMAL_11000223410146.pdf Restricted to Repository staff only Download (157kB)
	Text 8. BAB IV_HIFDUL LISAN AMAL_11000223410146.pdf Restricted to Repository staff only Download (401kB)
	Text 9. DAFTAR PUSTAKA_HIFDUL LISAN AMAL_11000223410146.pdf Download (513kB)
	Text 10. LAMPIRAN_HIFDUL LISAN AMAL_11000223410146.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur peningkatan batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Perubahan ini bertujuan untuk menekan angka perkawinan anak serta melindungi hak-hak anak dan perempuan. Namun, aturan ini tetap memberikan peluang bagi pasangan di bawah umur untuk menikah melalui mekanisme dispensasi perkawinan yang diajukan ke pengadilan agama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perubahan batas usia perkawinan di Pengadilan Agama Selong, Kabupaten Lombok Timur, dengan fokus pada faktor-faktor yang melatarbelakangi permohonan dispensasi, pertimbangan hakim dalam mengabulkan atau menolak permohonan, serta dampak kebijakan ini terhadap pencegahan perkawinan anak. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, data putusan pengadilan, serta wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun batas usia perkawinan telah dinaikkan, jumlah permohonan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Selong masih cukup tinggi. Faktor utama yang mendorong pengajuan dispensasi adalah tekanan sosial, budaya, ekonomi, serta kehamilan di luar nikah. Selain itu, pertimbangan hakim dalam memutus perkara dispensasi didasarkan pada aspek perlindungan anak, kesiapan mental calon pengantin, serta dampak sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan dan sosialisasi yang lebih intensif untuk menekan angka perkawinan anak serta memastikan implementasi aturan ini berjalan sesuai dengan tujuan perlindungan hak anak.

Actions (login required)

View Item