Gunawan, Arthuro Richie and Ratna, Edith (2025) AKIBAT HUKUM AKTA NOTARIS YANG DIBUAT DENGAN DOKUMEN YANG DINYATAKAN PALSU. Masters thesis, FAKULTAS HUKUM.

	Text COVER_Arthuro Richie Gunawan_11000223410026.pdf Download (766kB)
	Text BAB I_Arthuro Richie Gunawan_11000223410026.pdf Download (714kB)
	Text BAB II_Arthuro Richie Gunawan_11000223410026.pdf Download (645kB)
	Text BAB III_Arthuro Richie Gunawan_11000223410026.pdf Restricted to Repository staff only Download (745kB)
	Text BAB IV_Arthuro Richie Gunawan_11000223410026.pdf Restricted to Repository staff only Download (447kB)
	Text DAFTAR PUSTAKA_Arthuro Richie Gunawan_11000223410026.pdf Download (563kB)
	Text LAMPIRAN_Arthuro Richie Gunawan_11000223410026.pdf Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

Akta Notaris memiliki definisi, dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sebagai akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Diperlukan kehati-hatian dalam membuat akta Notaris, dan ini termasuk sebagai kewajiban Notaris. Pada kenyataannya ada pihak yang menghadap kepada Notaris dengan menyertakan dokumen palsu. Ketika terdapat dokumen yang dinyatakan palsu sebagai dasar pembuatan akta Notaris, maka perlu diketahui akibat hukumnya terhadap akta Notaris. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap akta Notaris yang dibuat dengan dokumen yang dinyatakan palsu dan bagaimana pertanggungjawaban Notaris terhadap akta notariil yang dibuat dengan dokumen yang dinyatakan palsu. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Sumber dan jenis data, yaitu data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui studi lapangan dan kepustakaan, serta teknik analisis data kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif. Akta Notaris, apabila dibuat dengan terdapat dokumen palsu di dalamnya, maka tidak memenuhi satu syarat obyektif sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPer, yaitu kausa yang halal, karena berarti terdapat penggunaan dokumen palsu dalam perbuatan hukum dalam perjanjian. Akta yang demikian haruslah batal demi hukum, serta selaras dengan Pasal 1449 dapat diajukan tuntutan untuk membatalkan perikatan yang dibuat dengan paksaan, penyesatan atau penipuan, sehingga pengadilan dapat menyatakan akta batal demi hukum. Pertanggungjawaban Notaris terhadap akta notariil yang dibuat dengan dokumen yang dinyatakan palsu adalah Notaris dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat berdasarkan Pasal 16 ayat (11) UndangUndang Jabatan Notaris. Saran penulis adalah sebaiknya dilakukan sosialisasi nasional mengenai peraturan hukum tentang dokumen palsu dalam pembuatan akta Notaris dan akibat hukum yang berkaitan, serta ditetapkan standardisasi alat verifikasi dokumendokumen resmi yang terintegrasi dengan Dukcapil dan lembaga-lembaga lainnya.

Actions (login required)

View Item