DWINANDA, AGISTYA and Susetyorini, Peni and Prabandari, Adya Paramita (2025) ANALISIS YURIDIS PROYEK PENAMBANGAN ASTEROID OLEH PERUSAHAAN SWASTA PLANETARY RESOURCES MENURUT HUKUM INTERNASIONAL. _037 HI 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Agistya Dwinanda_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (697kB)
	Text Agistya Dwinanda_ABSTRAK.pdf Download (249kB)
	Text Agistya Dwinanda_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (457kB)
	Text Agistya Dwinanda_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (568kB)
	Text Agistya Dwinanda_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (731kB)
	Text Agistya Dwinanda_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (262kB)
	Text Agistya Dwinanda_DAFPUS.pdf Download (250kB)

Abstract

Pemanfaatan ruang angkasa awalnya hanya dilakukan oleh negara-negara untuk penjelajahan. Namun, akibat kemajuan teknologi, ruang angkasa mulai dimanfaatkan perusahaan swasta Planetary Resources untuk penambangan asteroid. Kemudian, Amerika Serikat mengesahkan Commercial Space Launch Competitiveness Act (Space Act) of 2015 yang melegalkan penambangan asteroid oleh swasta, yang mana hal itu belum diatur oleh hukum internasional hingga saat ini. Berangkat dari persoalan tersebut, penelitian ini mengambil rumusan masalah mengenai: apakah Space Act 2015 dapat menjadi dasar legitimasi bagi proyek penambangan asteroid Planetary Resources, serta bagaimana prospek pengaturan penambangan asteroid oleh hukum internasional di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan untuk mendapatkan data sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, kemudian disajikan secara deskriptif. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah, pertama, Space Act of 2015 dapat menjadi dasar legitimasi proyek penambangan asteroid yang dilakukan dalam batas teritorial AS, yang mana Planetary Resources termasuk di dalamnya. Namun, penambangan tersebut juga harus memberikan manfaat bagi seluruh umat manusia, sesuai prinsip common heritage of mankind. Kedua, pembaharuan hukum internasional tentang penambangan asteroid juga sangat dibutuhkan di masa mendatang karena ruang angkasa merupakan province of all mankind, bukan wilayah yurisdiksi negara mana pun. Substansi yang perlu diatur di antaranya, tentang alokasi risiko, konsultasi internasional, dan pembentukan organisasi otonom yang mengendalikan penambangan asteroid.
Kata Kunci: Penambangan Asteroid, Space Act of 2015, Planetary Resources.

Actions (login required)

View Item