HUDSAHA, ANNISA INDIRA HONDHE and Roisah, Kholis (2025) KONSISTENSI PENERAPAN PASAL 1365 KUHPERDATA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PELANGGARAN HAK CIPTA (STUDI TERHADAP PUTUSAN NOMOR 31/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN.NIAGA.JKT.PST DAN PUTUSAN NOMOR 7/PDT.SUS-HAKI/2019/PN.NIAGA.SBY). Masters thesis, FAKULTAS HUKUM.

	Text 1. COVER TESIS - HALAMAN PENGESAHAN - ANNISA INDIRA HONDHE HUDSAHA 11000223410087.pdf Download (180kB)
	Text 2. HALAMAN PERNYATAAN - KATA PENGANTAR - ANNISA INDIRA HONDHE HUDSAHA 11000223410087.pdf Download (175kB)
	Text 3. ABSTRAK INDONESIA - INGGRIS - ANNISA INDIRA HONDHE HUDSAHA 11000223410087.pdf Download (179kB)
	Text 4. DAFTAR ISI - DAFTAR GAMBAR - ANNISA INDIRA HONDHE HUDSAHA 11000223410087.pdf Download (184kB)
	Text 5. BAB I PENDAHULUAN - ANNISA INDIRA HONDHE HUDSAHA 11000223410087.pdf Download (347kB)
	Text 6. BAB II TINJAUAN PUSTAKA - ANNISA INDIRA HONDHE HUDSAHA 11000223410087.pdf Download (413kB)
	Text 7. BAB III PEMBAHASAN - ANNISA INDIRA HONDHE HUDSAHA 11000223410087.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text 8. BAB IV PENUTUP - ANNISA INDIRA HONDHE HUDSAHA 11000223410087.pdf Restricted to Repository staff only Download (162kB)
	Text 9. DAFTAR PUSTAKA - ANNISA INDIRA HONDHE HUDSAHA 11000223410087.pdf Download (193kB)

Abstract

Sengketa hak cipta sering terjadi dalam pemanfaatan komersial ataupun non-komersial yang dilakukan tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk mengajukan gugatan ganti rugi materiil maupun immateriil di pengadilan. Pada kenyataannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) hanya mengatur mengenai ganti rugi materiil sehingga dalam praktiknya hakim ketika memutus ganti rugi immateriil menggunakan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Penelitian ini membandingkan dua putusan pengadilan yang memiliki pertimbangan hakim yang berbeda. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pembuktian kerugian yang diakibatkan oleh pelanggaran hak cipta serta mengkaji pertimbangan hakim dalam memutus perkara putusan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan bersumber dari data sekunder melalui studi pustaka yang dianalisis secara kualitatif. Pelanggaran hak cipta dapat digolongkan sebagai perbuatan melawan hukum dengan dasar Pasal 1365 KUHPerdata, namun pelanggaran hak cipta sendiri telah memiliki aturan khusus di UUHC. Dalam studi kasus terhadap Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/ PN.Niaga.Jkt.Pst dan Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN.Niaga.Sby hakim masih menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata padahal dasar gugatan menggunakan UUHC sehingga terjadi penyimpangan terhadap asas lex specialis derogat legi generali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuktian kerugian dalam perkara hak cipta masih bergantung pada Pasal 1365 KUHPerdata dengan memperhatikan unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian dan hubungan kausalitas. Kedua putusan diajukan dengan UUHC sebagai dasar gugatan namun karena belum memberikan rumusan baku mengenai ganti rugi maka hakim cenderung menggunakan Pasal 1365 KUHPerdata sebagai dasar tanggungjawab keperdataan untuk menetapkan besaran ganti rugi atas pelanggaran hak cipta dalam putusan tersebut. Perhitungan penetapan ganti rugi terhadap pelanggaran hak cipta belum memiliki pedoman baku sehingga diperlukan standar operasional baku untuk menghitung ganti rugi. Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Hak Cipta/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst telah mempunyai kekuatan hukum tetap namun tidak dilaksanakan, oleh karena itu diperlukan pengaturan lebih tegas terkait reasonable period untuk melaksanaan putusan tersebut.

Actions (login required)

View Item