PURNAMASARI, YOGI ADI and Sa'adah, Nabitatus and Suhartoyo, Suhartoyo (2025) TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NO.41/PDT.SUS-PHI/2023/PN SMG (STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN KASUS PHK YANG TIDAK SESUAI PROSEDUR OLEH PT. ASIA PASIFIC FIBERS). _065 HAN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Yogi Adi Purnamasari _COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (1MB)
	Text Yogi Adi Purnamasari_ABSTRAK.pdf Download (134kB)
	Text Yogi Adi Purnamasari _BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (240kB)
	Text Yogi Adi Purnamasari _BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (249kB)
	Text Yogi Adi Purnamasari _BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (155kB)
	Text Yogi Adi Purnamasari _BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (156kB)
	Text Yogi Adi Purnamasari _BAB V.pdf Restricted to Repository staff only Download (271kB)
	Text Yogi Adi Purnamasari _BAB VI.pdf Restricted to Repository staff only Download (76kB)
	Text Yogi Adi Purnamasari _DAFPUS.pdf Download (141kB)

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warga negara, termasuk dalam bidang ketenagakerjaan. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah dengan menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PHK yang tidak dilakukan sesuai prosedur hukum dapat menimbulkan konflik dan kerugian bagi pekerja, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun psikologis. Penelitian ini mengkaji putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 41/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Smg dalam perkara antara Suroso dengan PT Asia Pacific Fibers, Tbk, untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan PHK telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku serta menilai pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan perselisihan tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Fokus kajian terletak pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, khususnya terkait prosedur PHK dan perlindungan hak-hak pekerja.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh PT. Asia Pacific Fibers terhadap Suroso dinyatakan sah secara substansi karena didasarkan pada dugaan pelanggaran berat berupa pelecehan seksual. Namun, secara prosedural, PHK tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku karena belum memperoleh penetapan pidana terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003. Dalam mengadili perkara ini, majelis hakim mempertimbangkan bahwa meskipun belum terdapat putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, tindakan yang dilakukan penggugat dianggap cukup kuat untuk dikategorikan sebagai pelanggaran berat sehingga PHK tetap dinyatakan sah. Namun, hakim tetap memerintahkan perusahaan untuk membayarkan sebagian hak normatif pekerja dengan perhitungan yang lebih rendah, sebagai bentuk perlindungan atas masa kerja yang telah dijalani.
Kata Kunci : Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), hubungan industrial, perlindungan hukum, due process of law, ketenagakerjaan, Pengadilan Hubungan Industrial.

Actions (login required)

View Item