DIASTYONO, FADHIL AKMAL and Sonhaji, Sonhaji and Sa'adah, Nabitatus (2025) IMPLEMENTASI PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN TENTANG JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN BAGI PEKERJA DI PROVINSI JAWA TENGAH. _066 HAN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Fadhil Akmal Diastyono_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (718kB)
	Text Fadhil Akmal Diastyono_ABSTRAK.pdf Download (339kB)
	Text Fadhil Akmal Diastyono_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (350kB)
	Text Fadhil Akmal Diastyono_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (292kB)
	Text Fadhil Akmal Diastyono_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (460kB)
	Text Fadhil Akmal Diastyono_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (190kB)
	Text Fadhil Akmal Diastyono_DAFPUS.pdf Download (471kB)

Abstract

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mencerminkan bahwa Indonesia menganut konsep negara hukum yang berorientasi pada kesejahteraan (welfare state). Pekerja sebagai bagian dari sumber daya manusia merupakan faktor produksi penting yang menentukan output ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, negara wajib memastikan perlindungan hukum dan jaminan sosial bagi pekerja, khususnya dalam situasi rentan seperti pemutusan hubungan kerja (PHK). Sebagai salah satu provinsi di Indonesia, Provinsi Jawa Tengah merupakan penopang utama perekonomian Indonesia, dengan menyumbang perekonomian yang cukup besar bagi Indonesia Provinsi Jawa Tengah tidak lepas dari PHK. Hal ini dapat dilihat dari awal Januari hingga Agustus 2024 sebanyak 46.240 pekerja di Jawa Tengah, mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja yang terkena PHK. Data diperoleh melalui studi lapangan di BPJS Ketenagakerjaan Kanwil Jawa Tengah dan DIY serta studi kepustakaan, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan teori, konsep, dan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum ketenagakerjaan Indonesia. Pelaksanaan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) masih menghadapi hambatan serius, terutama dalam proses pelaporan dan pendaftaran peserta yang belum optimal akibat ketidakpatuhan administratif, lambatnya proses PHK, dan minimnya pelaporan dari perusahaan. Data per 28 Februari 2025 menunjukkan bahwa dari 210.208 perusahaan di Jawa Tengah, hanya 100.104 yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, dan dari 7.802.374 pekerja, hanya 1.471.734 yang tercatat sebagai peserta JKP. Rendahnya partisipasi ini mengakibatkan banyak pekerja tidak memperoleh perlindungan yang layak. Meskipun BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan berbagai upaya sosialisasi, banyak perusahaan masih belum mendaftarkan seluruh pekerjanya atau hanya mengikuti sebagian program jaminan sosial, padahal kewajiban ini telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketidakpatuhan tersebut dapat menimbulkan sanksi administratif dan kewajiban hukum bagi pengusaha. Program JKP diharapkan dapat mendorong wirausaha dan menekan pengangguran, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan, terutama terkait besaran manfaat uang tunai yang diberikan.
Kata Kunci: Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Efektivitas Program.

Actions (login required)

View Item