MAULIATE, JOSHUA SHAN PUTRA and Pujiyono, Pujiyono and Prasetyo, Mujiono Hafidh (2025) KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP PENGATURAN PENYUAPAN DAN PENGGELAPAN DI SEKTOR SWASTA SEBAGAI POLITIK KRIMINAL PEMBERANTASAN KEJAHATAN KORUPSI. _034 PDN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Joshua Shan Putra Mauliate _COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (726kB)
	Text Joshua Shan Putra Mauliate_ABSTRAKSI.pdf Download (72kB)
	Text Joshua Shan Putra Mauliate_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (164kB)
	Text Joshua Shan Putra Mauliate_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (604kB)
	Text Joshua Shan Putra Mauliate_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (412kB)
	Text Joshua Shan Putra Mauliate_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (84kB)
	Text Joshua Shan Putra Mauliate_DAFPUS.pdf Download (257kB)

Abstract

Korupsi merupakan perbuatan penyalahgunaan posisi jabatan pekerjaan untuk memenuhi kepentingan-kepentingan tercela yang berlawanan dari tugas-tugas profesi pekerjaan yang berkaitan. Jabatan pekerjaan dalam hal ini dapat termanifestasi dalam berbagai-macam lingkungan, selama jabatan tersebut masih terjalin secara struktural pada suatu formasi organisasi. Korupsi, oleh karenanya, bisa pula berlaku di area-area pekerjaan yang bukan merupakan sektor pemerintahan publik negara; sektor swasta. Dan walaupun kenyataan akan prevalensi korupsi swasta ini sudah terungkap dari banyaknya praktik praktik demikian, namun pengaturan hukum pidana atas tindakan kriminal tersebut masih sangat minim. Disparitas hukum termaksud selanjutnya diteliti dalam tulisan ini yang membahasnya dengan pendekatan doktrinal, dan oleh sebabnya penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif karena hanya berfokus pada “hukum” yang dimaknai sebagai norma yang ditetapkan. Bahan-bahan hukum yang menjadi data sekunder diperoleh menggunakan teknik studi kepustakaan (library research) dan setelah itu diolah berdasarkan analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menemukan, dalam konteks ius constitutum, kriminalisasi hukum pidana atas perilaku korupsi swasta, dalam perluasan definisinya, ada dalam bentuk pengaturan suap, kolusi, dan perdagangan informasi di sektor swasta, tetapi hal-hal tersebut tidak dikualifikasikan sebagai “tindak pidana korupsi.” Secara ius constituendum, formulasi pengaturan korupsi swasta di masa mendatang dapat dilakukan atas dasar compliance dengan United Nations Convention Against Corruption yang menyarankan regulasi penyuapan dan penggelapan swasta di Pasal 21 dan Pasal 22.
Kata-kata kunci: Korupsi, penyuapan, penggelapan, sektor swasta, kebijakan hukum pidana, politik kriminal.

Actions (login required)

View Item