Damaiyanti, Alifia and Roisah, Kholis (2025) PERLINDUNGAN HAK DESAIN INDUSTRI DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 122 K/PDT.SUS-HKI/2023 BERDASARKAN PRINSIP KEBARUAN DAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000. Masters thesis, FAKULTAS HUKUM.

	Text 1. COVER-HALAMAN PENGESAHAN.pdf Download (249kB)
	Text 2. SURAT PERNYATAAN-KATA PENGANTAR.pdf Download (293kB)
	Text 3. ABSTRAK BAHASA INDONESIA-BAHASA INGGRIS.pdf Download (230kB)
	Text 4. DAFTAR ISI.pdf Download (164kB)
	Text 5. BAB 1 PENDAHULUAN.pdf Download (476kB)
	Text 6. BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.pdf Download (488kB)
	Text 7. BAB 3 HASIL PENELITIAN.pdf Restricted to Repository staff only Download (456kB)
	Text 8. BAB 4 PENUTUP.pdf Restricted to Repository staff only Download (200kB)
	Text 9. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (256kB)

Abstract

Perlindungan hak desain industri di Indonesia masih menghadapi tantangan hukum, terutama terkait penafsiran prinsip kebaruan dan penerapan asas itikad baik dalam proses pendaftaran. Isu hukum yang muncul adalah bagaimana kriteria kebaruan dan itikad baik tersebut diterapkan secara konsisten dalam praktik, khususnya dalam sengketa desain industri. Perkembangan industri kreatif yang pesat di era digital telah mendorong meningkatnya kebutuhan akan perlindungan hukum terhadap karya desain, khususnya desain industri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak desain industri berdasarkan prinsip kebaruan dan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dengan melakukan studi kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 K/Pdt.Sus-HKI/2023. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip kebaruan memiliki peran yang sangat penting terutama dalam proses pendaftaran desain industri. Jika suatu desian telah dipublikasikan sebelumnya, baik dalam negeri maupun luar negeri, maka desain tersebut tidak lagi dianggap baru. Akibatnya, desain tersebut tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam kasus ini, Mahkamah Agung membatalkan pendaftaran desain industri karena terbukti desain tersebut telah dipublikasikan lebih dari enam bulan sebelum permohonan diajukan. Selain itu, asas itikad baik juga menjadi dasar penting dalam menilai apakah suatu pendaftaran dilakukan secara jujur dan tidak dengan maksud untuk mengambil keuntungan dari karya pihak lain. Sebagai rekomendasi, perlu adanya peningkatan mekanisme pemeriksaan substansif oleh DJKI, serta penyusunan pedoman teknis mengenai penerapan asas itikad baik guna memperkuat perlindungan hukum desain industri di Indonesia.

Actions (login required)

View Item