Ardiansyah, Reza and Saraswati, Retno and Wisnaeni, Fifiana (2025) ANALISIS PEMBERIAN KEWENANGAN CONSTITUTIONAL QUESTION KEPADA MAHKAMAH KONSTITUSI INDONESIA UNTUK MENJAMIN HAK-HAK KONSTITUTIONAL WARGA NEGARA. _066 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Reza Ardiansyah_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (408kB)
	Text Reza Ardiansyah_ABSTRAK.pdf Download (9kB)
	Text Reza Ardiansyah_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (226kB)
	Text Reza Ardiansyah_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (217kB)
	Text Reza Ardiansyah_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (325kB)
	Text Reza Ardiansyah_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (97kB)
	Text Reza Ardiansyah_DAFPUS.pdf Download (99kB)

Abstract

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai pelindung hak konstitusional warga negara merupakan bagian tidak terpisahkan dari cerminan Indonesia sebagai negara hukum. Melalui kewenangannya dalam memutus persoalan pengujian konstitusional atau constitutional review membuka kesempatan bagi warga negara yang dirugikan atas suatu norma yang berlaku dalam Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Akan tetapi, sejak Mahkamah Konstitusi berdiri hingga saat ini, kewenangan pengujian undang-undang yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi dimaknai hanya sebatas pengujian norma abstrak. Sedangkan dalam praktik bernegara seringkali ditemui permohonan pengujian undang-undang yang diawali dari perkara konkret atau dari suatu persidangan di pengadilan umum yang dalam konteks ini adalah constitutional question. Perumusan masalah yang diusung dalam penulisan hukum diantaranya, bagaimana dampak yuridis tidak adanya constitutional question dalam peraturan yang berlaku di Indonesia, serta Bagaimana prospek pengaturan dan mekanisme implementasi constitutional question yang tepat pada Mahkamah Konstitusi Indonesia kedepan.
Dengan menggunakan metode penelitian doktrinal yakni melakukan penelitian hukum berdasarkan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan bahan pustaka sebagai data sekunder, yang didasarkan pada konsep peraturan perundang-undangan serta norma dan teori hukum yang relevan dengan menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach).
Penelitian hukum ini memiliki hasil dan rekomendasi dari dampak yuridis tidak adanya pengaturan mengenai constitutional question antara lain yakni tidak adanya kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara constitutional question dan tidak adanya legal standing pemohon yang dirugikan konstitusionalnya. Serta rekomendasi yang diberikan yakni memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui legislative interpretation Undang-Undang Mahkamah Konstitusi terkait Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar dan mengaturnya dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi terkait Tata Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.
Kata Kunci: Constitutional Question, Mahkamah Konstitusi, Hak
Konstitusional.

Actions (login required)

View Item