PERTIWI, SAVITA MUTIARA RAHMA and Soemarmi, Amiek and Diamantina, Amalia (2025) TUGAS DAN WEWENANG DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN YANG DILARANG DI KABUPATEN PATI. _071 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Savita Mutiara Rahma Pertiwi_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (930kB)
	Text Savita Mutiara Rahma Pertiwi _ABSTRAK.pdf Download (6kB)
	Text Savita Mutiara Rahma Pertiwi_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (456kB)
	Text Savita Mutiara Rahma Pertiwi_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (365kB)
	Text Savita Mutiara Rahma Pertiwi_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (406kB)
	Text Savita Mutiara Rahma Pertiwi_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (126kB)
	Text Savita Mutiara Rahma Pertiwi_DAFPUS.pdf Restricted to Repository staff only Download (466kB)

Abstract

Kabupaten Pati adalah wilayah pesisir pantai di wilayah Utara Jawa dengan hasil perikanan yang cukup melimpah. Keberadaan tersebut mendorong berbagai masyarakat untuk bermata pencaharian sebagai seorang nelayan. Kondisi tersebut tidak jarang dijumpai banyak kasus pelanggaran dan konflik nelayan yang diakibatkan oleh penangkapan ikan dengan API yang dilarang. Berbagai upaya dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Pati melalui tugas dan kewenangannya untuk melindungi nelayan di Kabupaten Pati. Hal ini kemudian diteliti dalam penelitian ini untuk menjabarkan upaya perlindungan nelayan kecil di Kabupaten Pati. Metode dalam penelitian ini mengadopsi pendekatan metode yuridis empiris dengan spesifikasi kualitatif deskriptif untuk menjabarkan data primer (wawancara dan observasi) dan data sekunder (kajian hukum dan dokumentasi). Adapun pendekatan dalam penelitian ini untuk mengetahui peran DKP Pati yang mendalam menggunakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat upaya yang telah dilaksanakan oleh DKP Pati berupa jaminan risiko penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pergaraman serta jaminan keamanan dan keselamatan; penguatan kelembagaan melalui pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dan komunitas-komunitas nelayan kecil; penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi dengan pemberian sembako; fasilitasi dan bantuan hukum; penguatan terhadap implementasi undang-undang; penguatan pendidikan hukum kepada nelayan; upaya pencegahan; dan upaya penindaklanjutan hukum. Kendala yang dihadapi meliputi belum optimalnya penegakan hukum oleh pemangku kepentingan dan tidak terserapnya anggaran yang dilakukan oleh DKP Kabupaten Pati dalam program perlindungan nelayan kecil, sedangkan yang menjadi kendala eksternal adalah adanya gangguan dari nelayan luar wilayah Kabupaten Pati.
Kata Kunci: Dinas Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Pati, Nelayan.

Actions (login required)

View Item