JANUARSYAH, KHALID IRSYAD and Wisnaeni, Fifiana and Indarja, Indarja (2025) HARMONISASI PENGATURAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN PEMILU YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASIF PADA PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN PRESIDEN. _067 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Khalid Irsyad Januarsyah_COVER.pdf Restricted to Repository staff only Download (734kB)
	Text Khalid Irsyad Januarsyah_ABSTRAK.pdf Download (204kB)
	Text Khalid irsyad januarsyah_BAB I.pdf Restricted to Repository staff only Download (490kB)
	Text Khalid irsyad januarsyah_BAB II.pdf Restricted to Repository staff only Download (432kB)
	Text Khalid irsyad januarsyah_BAB III.pdf Restricted to Repository staff only Download (556kB)
	Text Khalid irsyad januarsyah_BAB IV.pdf Restricted to Repository staff only Download (166kB)
	Text Khalid irsyad januarsyah_DAFPUS.pdf Download (220kB)

Abstract

Tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan presiden (Pilpres) yang kini jamak disangkutpautkan dengan pemeriksaan pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) nampaknya belum dibersamai dengan mekanisme penyelesaian yang efektif dan efisien. Dibuktikan melalui adanya problematika ketidakpastian hukum menyangkut lembaga yang sebetulnya berwenang untuk memeriksa jenis pelanggaran tersebut pada perkara perselisihan hasil Pilpres, terbatasnya variasi tindakan yang digolongkan sebagai jenis pelanggaran pemilu TSM, ketidaksinkronan jenis peraturan yang mengatur mengenai alur pemeriksaan pelanggaran pemilu TSM pada perkara perselisihan hasil Pilpres, serta jangka waktu pemeriksaan pelanggaran pemilu TSM yang dinilai masih mengabaikan lahirnya keadilan substantif.
Dengan menggunakan metode penelitian secara doktrinal, muatan dalam tugas akhir ini disusun berdasarkan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), yang kemudian dielaborasikan lebih lanjut berdasarkan spesifikasi penelitian yakni deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Melalui hasil penelitian ini, ditemukan adanya celah permasalahan yang berawal dari ketidaksinkronan antar pengaturan yang mengatur mengenai pemeriksaan pelanggaran pemilu TSM pada perkara perselisihan hasil Pilpres sehingga perlu untuk dilakukan upaya harmonisasi oleh pembentuk undang-undang. Melalui tulisan ini penulis menyarankan untuk dilakukan suatu harmonisasi pengaturan oleh pembentuk undang-undang guna menghadirkan solusi berupa penegasan kompetensi lembaga yang berwenang untuk memeriksa pelanggaran pemilu TSM, penambahan tindakan yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran pemilu TSM, penambahan durasi waktu pemeriksaan serta kualifikasi kondisi yang dapat membenarkan penanganan pelanggaran pemilu TSM tersebut untuk diperiksa atau tidak diperiksa oleh Mahkamah Konstitusi.
Kata Kunci : Pelanggaran pemilu TSM; Mahkamah Konstitusi; Perselisihan Hasil Pilpres; Harmonisasi Pengaturan.

Actions (login required)

View Item