MEILIANNI, JOSEPHINE and Saraswati, Retno and Wisnaeni, Fifiana (2025) URGENSI PENERAPAN SANKSI ATAS CONSTITUTION DISOBEDIENCE TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI. _068 HTN 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

	Text Josephine Meilianni-cover.pdf Restricted to Repository staff only Download (619kB)
	Text Josephine Meilianni-abstrak.pdf Download (224kB)
	Text Josephine Meilianni-bab 1.pdf Restricted to Repository staff only Download (384kB)
	Text Josephine Meilianni-bab 2.pdf Restricted to Repository staff only Download (375kB)
	Text Josephine Meilianni-bab 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (639kB)
	Text Josephine Meilianni-bab 4.pdf Restricted to Repository staff only Download (247kB)
	Text Josephine Meilianni-dapus.pdf Download (207kB)

Abstract

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai pengawal konstitusi dan penafsir tertinggi diberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945. Melalui amar putusan, Mahkamah Konstitusi memastikan semua undang-undang yang berlaku di Indonesia tidak bertentangan dengan konstitusi. Sekalipun demikian, seringkali putusan Mahkamah Konstitusi tidak mendapatkan tindak lanjut dan tidak dipatuhi. Perisitiwa ini disebut sebagai constitutional disobedience atau pengabaian terhadap konstitusi. Penelitian hukum ini akan menelaah mengenai implikasi dari tindakan constitutional disobedience atas putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hukum di Indonesia dan upaya penerapan sanksi atas constitutional disobedience terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan menggunakan metode penelitian berupa yuridis normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan mengkaji berbagai bahan hukum yang diperoleh secara data sekunder dan berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori hukum yang relevan.
Hasil penelitian menunjukkan implikasi Constitutional Disobedience atas Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu: (1) mengakibatkan kekacauan terhadap kepastian hukum yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; (2) memberikan dampak constitutionalism justice delay atau penundaan keadilan; (3)
adanya rivalitas dalam lembaga peradilan; (4) menurunnya kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; (5) mereduksi kedudukan UUD NRI Tahun 1945 sebagai The Supreme of Constitution. Apabila tindakan constitutional disobedience terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak mendapatkan tindak lanjut yang tegas, maka berjalannya prinsip trias politica di Indonesia terancam runtuh dan merusak mekanisme check and balances antar lembaga negara. Berdasarkan implikasi tersebut, menjadi sebuah urgensi diperlukannya upaya penerapan sanksi atas constitutional disobedience terhadap putusan Mahkamah Konstitusi dan suatu alternatif agar putusan Mahkamah
Konstitusi dapat diimplementasikan. Adapun upaya penerapan sanksi tersebut dapat dilakukan dengan adanya pembentukan suatu lembaga eksekutorial dalam Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang bertugas untuk memastikan suatu putusan Mahkamah Konstitusi mendapatkan tindak lanjut dan ditaati oleh seluruh elemen bangsa dan negara.
Kata Kunci: Constitutional Disobedience, Penerapan Sanksi, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Actions (login required)

View Item